Bojonegoro, Media Pojok Nasional –
Daftar kebutuhan itu kembali terbuka di Balai Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Rabu (17/6/2026). Infrastruktur, pelayanan masyarakat, program sosial, hingga kebutuhan kelompok rentan menjadi bagian dari pembahasan Musyawarah Desa (Musdes) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027.
Sebagian usulan bukan persoalan baru. Ada yang telah dibicarakan dalam forum sebelumnya, ada pula yang muncul seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat. Namun tahun ini, pembahasan berlangsung dengan satu pertimbangan yang lebih dominan: kemampuan anggaran desa.
Pemerintah Desa Kepohkidul menyelenggarakan Musdes yang dihadiri perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, unsur Forpimcam Kedungadem, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan warga dari berbagai dusun. Forum tersebut menjadi tahapan awal dalam menentukan arah pembangunan desa untuk tahun mendatang.
Kepala Desa Kepohkidul, Samudi, mengatakan Dana Desa yang diterima pada 2026 berada di kisaran Rp300 juta. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan alokasi yang sebelumnya mencapai sekitar Rp900 juta.
Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyusunan prioritas pembangunan.
Masalahnya tidak hanya terletak pada berkurangnya nilai anggaran. Sebagian dana yang tersedia juga telah memiliki peruntukan yang ditetapkan melalui berbagai program prioritas pemerintah. Ketahanan pangan, pelayanan Posyandu, kesehatan lansia, pendidikan anak usia dini (PAUD), hingga operasional mobil siaga desa menjadi bagian dari kebutuhan yang harus tetap dipenuhi.
Dengan struktur penggunaan seperti itu, ruang yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fisik menjadi lebih terbatas.
Di tengah kondisi tersebut, pemerintah desa masih memperoleh dukungan dana bagi hasil migas dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp400 juta. Dana itu direncanakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa.
Salah satu agenda yang kembali mengemuka dalam forum adalah pembangunan jalan cor di Dusun Brungu. Program tersebut dipandang penting karena berkaitan dengan akses transportasi warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Musdes juga membahas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pemerintah desa menyatakan warga yang mengalami sakit menahun menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam penyaluran bantuan.
Sepanjang forum berlangsung, berbagai usulan dicatat dan dibahas berdasarkan tingkat kebutuhan serta kemampuan pembiayaan yang tersedia. Tidak semua kebutuhan dapat ditempatkan pada urutan yang sama. Sebagian harus didahulukan, sebagian lainnya menunggu kemampuan anggaran.
Di situlah tantangan perencanaan pembangunan desa terlihat paling nyata. Kebutuhan masyarakat terus bertambah, sementara sumber daya yang tersedia memiliki batas.
Karena itu, Musdes tahun ini tidak hanya menjadi forum penampungan aspirasi. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menentukan pilihan: kebutuhan mana yang paling mendesak, program mana yang harus lebih dahulu dijalankan, dan sejauh mana kemampuan desa dapat menjawab harapan masyarakat pada tahun mendatang. (Ayyubi).
