Jombang, Media Pojok Nasional –
Anggaran hampir Rp916,7 juta digelontorkan untuk pembangunan Gedung Serbaguna Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro. Namun di lapangan, yang berdiri baru sebatas rangka baja dan atap. Bangunan belum tertutup, lantai belum selesai, dan fasilitas dasar belum berfungsi. Ketimpangan antara angka dan wujud fisik kini menjadi sorotan serius.
Dana proyek bersumber dari BK APBD 2025 sebesar Rp119,6 juta, Dana Desa 2025 Rp419,98 juta, SILPA 2024 Rp10,92 juta, serta P-APBD 2025 Rp366,2 juta. Totalnya mencapai Rp916.712.500. Dengan angka sebesar itu, secara teknis bangunan seharusnya sudah mendekati tahap penyelesaian, bukan masih berhenti pada struktur awal.
Berdasarkan ukuran bangunan sekitar 20 x 42 meter (840 m²), analisa harga satuan konstruksi menunjukkan bahwa biaya struktur baja dan atap umumnya berada di kisaran Rp700 ribu hingga Rp1,2 juta per meter persegi. Artinya, nilai wajar untuk tahap struktur berkisar antara Rp588 juta hingga Rp840 juta, dengan asumsi pekerjaan sudah rapi dan mendekati penyelesaian struktur.
Fakta di lapangan menunjukkan kondisi berbeda. Dinding keliling belum terbangun, lantai masih berupa rabat kasar, dan elemen utilitas belum terlihat. Secara teknis, capaian ini masih dalam kategori struktur parsial, dengan estimasi progres fisik berada di kisaran 55 hingga 65 persen.
Di titik ini, muncul persoalan mendasar: ketika progres fisik belum mencapai dua pertiga, tetapi nilai anggaran yang dialokasikan hampir menyentuh penuh. Dalam standar audit konstruksi, kondisi seperti ini masuk dalam kategori deviasi progres, yakni ketidakseimbangan antara serapan anggaran dan capaian pekerjaan.
Pendekatan perhitungan konservatif menunjukkan bahwa nilai fisik bangunan yang tampak saat ini diperkirakan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp700 juta. Dengan total anggaran Rp916 juta, terdapat selisih indikatif yang belum tercermin dalam bentuk fisik di lapangan.
Selain itu, penggunaan model pelaksanaan tanpa mekanisme pembanding harga pasar meningkatkan risiko ketidaktepatan dalam penyusunan biaya. Komponen seperti struktur baja menjadi titik paling rawan, mengingat nilainya besar dan sulit diverifikasi secara kasat mata tanpa audit teknis mendalam.
Dengan kondisi bangunan yang belum mencapai tahap tertutup dan belum dapat difungsikan, proyek ini juga berpotensi masuk kategori aset belum produktif, yakni anggaran telah digunakan tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan masyarakat.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar soal penyelesaian proyek, melainkan: sejauh mana kesesuaian antara nilai anggaran dengan realisasi fisik yang benar-benar terbangun? (hambaAllah).
