Bojonegoro, Media Pojok Nasional –
Musyawarah Nasional II PAPDESI di Jakarta, 10–11 Mei 2026, menjadi tonggak pergeseran paradigma pembangunan. Diikuti lebih dari 1.200 peserta dari 29 provinsi, forum ini merumuskan tujuh rekomendasi strategis guna menempatkan desa sebagai poros utama, bukan sekadar pelaksana kebijakan administratif.
Ketua PAPDESI Kabupaten Bojonegoro, Samudi, menegaskan bahwa pembangunan nasional akan berjalan seimbang jika desa diberi kewenangan dan dukungan memadai. Sebagai entitas yang paling memahami kebutuhan warga, desa harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. “Desa memiliki keunggulan kontekstual. Kami butuh ruang lebih luas untuk berkontribusi substantif,” ujarnya usai pertemuan, Jumat (15/5/2026).
Rekomendasi yang disusun selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya prinsip membangun dari bawah. Salah satu poin penting adalah mewajibkan keterlibatan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam Program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.
Selain itu, organisasi juga mendesak perluasan akses fiskal dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa sebagai prasyarat mutlak pelayanan publik yang andal. Kehadiran menteri dan pimpinan lembaga negara dalam forum tersebut menjadi bukti bahwa posisi tawar desa kini semakin diperhitungkan dalam arsitektur kebijakan negara.
Bagi PAPDESI Bojonegoro, hasil ini menjadi panduan operasional ke depan. “Fondasi negara kokoh jika desa berdaulat dan mandiri. Ini adalah kerangka kerja nyata untuk mewujudkannya,” tegas Samudi. (Ayyubi).
