Jombang, Media Pojok Nasional –
Pekerjaan pengurukan lahan untuk pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Pundong, Kecamatan Diwek, digerakkan dengan anggaran Dana Desa sebesar Rp110 juta. Tahap yang kerap dianggap teknis ini justru menjadi titik paling rawan dalam praktik pengelolaan anggaran desa.
Masalahnya bukan sekadar pada pekerjaan tanah. Penelusuran pada sistem OMSPAN tidak menunjukkan jejak anggaran Rp110 juta tersebut pada tahun 2025. Yang muncul justru pos penyertaan modal desa sebesar Rp222.990.800. Ketidaksinkronan ini bukan hal sepele, ini menyentuh inti akuntabilitas.
Jika anggaran itu benar ada, di mana ia dicatat? Jika bagian dari pos lain, mengapa tidak transparan? Di sinilah ruang abu-abu terbuka.
Secara teknis, pekerjaan urugan adalah “lahan empuk” penyimpangan: volume sulit diuji ulang, harga material fleksibel dimainkan, kualitas pemadatan nyaris tak terdeteksi setelah pekerjaan selesai. Ketika dikerjakan swakelola oleh TPK tanpa keterbukaan RAB, potensi mark-up dan pengurangan volume bukan lagi asumsi, melainkan risiko nyata.
Tahap awal ini semestinya sederhana. Namun justru di sinilah integritas diuji. Apakah Rp110 juta benar menjadi tanah yang dipadatkan, atau hanya angka yang ikut “ditanam” tanpa jejak jelas?
Kepala Desa Sri Handayani tidak merespon saat dikonfirmasi, jumat (17/4/2026), Media ini masih melakukan pendalaman atas ketidaksesuaian data dan realisasi di lapangan. (hambaAllah).
