Surabaya, Media Pojok Nasional –
Pemerintah Kota Surabaya memasuki fase kritis dalam reformasi birokrasi dengan menggelar evaluasi kinerja bagi para kepala perangkat daerah. Forum ini bukan sekadar ajang laporan tahunan, melainkan barometer strategis untuk menentukan efektivitas kepemimpinan di masing-masing sektor. Wali Kota menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar utama dalam memutuskan apakah pejabat bersangkutan dipertahankan, dirotasi, atau bahkan digantikan.
Di era pemerintahan yang semakin berbasis kinerja, inovasi bukan lagi sekadar jargon administratif, melainkan tolok ukur utama dalam menilai kapasitas seorang pemimpin birokrasi. Dalam sesi pemaparan yang berlangsung intens, sejumlah kepala dinas dan badan mempresentasikan program unggulan mereka, disertai data kuantitatif yang mengukur dampak konkret terhadap masyarakat.
- Dinas Pendidikan
Implementasi Surabaya Smart School untuk mengatasi kesenjangan akses teknologi di sekolah-sekolah negeri.
Evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum berbasis keterampilan (skill-based learning) guna meningkatkan daya saing lulusan. - Dinas Kesehatan
Integrasi sistem e-Health Surabaya dengan layanan rumah sakit dan puskesmas untuk mempercepat pelayanan dan transparansi rekam medis.
Peningkatan efisiensi program vaksinasi melalui pendekatan berbasis data spasial untuk menjangkau kelompok rentan. - Dinas Perhubungan
Penerapan kecerdasan buatan dalam manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di jalur strategis.
Ekspansi transportasi publik berbasis energi hijau sebagai langkah konkret menuju kota berkelanjutan. - Dinas Lingkungan Hidup
Evaluasi efektivitas kebijakan Zero Waste dan penyempurnaan sistem insentif bagi warga yang aktif dalam pengelolaan sampah.
Pembangunan infrastruktur hijau sebagai mitigasi terhadap dampak urbanisasi yang semakin pesat. - Bappeda
Optimalisasi penggunaan big data dalam perencanaan wilayah untuk menghindari proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran.
Integrasi ekonomi kreatif dalam kebijakan pembangunan guna memperkuat ekosistem UMKM lokal.
Meski berbasis evaluasi kinerja, rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan daerah tidak sepenuhnya steril dari tarik-menarik kepentingan politik. Kebijakan mutasi dan promosi kerap menjadi arena negosiasi antara kebutuhan teknokratis dan dinamika politik lokal. Dalam konteks ini, Wali Kota menghadapi tantangan besar: memastikan bahwa keputusan reposisi jabatan tidak sekadar didasarkan pada loyalitas politik, melainkan berbasis kapabilitas nyata dalam menjalankan visi pembangunan kota.
“Surabaya tidak boleh menjadi kota yang hanya sibuk merancang program, tetapi gagal dalam eksekusi. Kami ingin memastikan bahwa setiap kepala perangkat daerah benar-benar memiliki rekam jejak inovasi yang bisa diukur dampaknya,” tegas Wali Kota dalam sesi penutupan evaluasi.
Evaluasi ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi pejabat yang berhasil menciptakan dampak positif, tetapi juga menjadi alarm bagi mereka yang gagal menunjukkan performa optimal. Bagi kepala dinas atau badan yang dinilai kurang inovatif atau tidak mampu mengeksekusi kebijakan dengan efektif, opsi rotasi atau bahkan pencopotan dari jabatan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan.
Dalam beberapa pekan ke depan, hasil evaluasi ini akan dikonsolidasikan ke dalam kebijakan mutasi pejabat. Ini bukan hanya sekadar perombakan birokrasi, tetapi sebuah sinyal bahwa era birokrasi yang statis dan minim inovasi sedang menuju senjakala. Pemerintah Kota Surabaya tampaknya berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, berbasis data, dan benar-benar berorientasi pada hasil.
Masyarakat kini menanti, apakah kebijakan rotasi yang akan diambil benar-benar mencerminkan meritokrasi atau justru masih terjebak dalam pusaran kepentingan politik. (hamba Allah).
