Lamongan, Media Pojok Nasional — Awak media yang beberapa kali mendatangi Kantor Desa Rumpuk pada jam kerja tampaknya sedang menghadapi sebuah misteri birokrasi yang belum menemukan bab penutupnya. Kantor desa berulang kali ditemukan dalam kondisi tertutup, sementara aktivitas pelayanan yang diharapkan masyarakat tidak terlihat di lokasi. Senin (15/6/2026).
Karena bangunannya masih berdiri kokoh di tempat semula, muncul selorohan di tengah warga: jangan-jangan kantor desa sudah pindah diam-diam ke bawah tanah dan masyarakat belum menerima surat pemberitahuannya.
Pertanyaan lain pun ikut bermunculan. Apakah susunan perangkat desa masih berjalan sebagaimana mestinya, atau seluruhnya sedang menerapkan sistem kerja paling modern di dunia, yakni tetap tercantum dalam struktur organisasi tanpa harus sering terlihat di kantor?
Bahkan, mulai muncul pertanyaan yang lebih liar. Apakah Kepala Desa sudah bosan menjabat, atau justru semangat pelayanan sedang mengambil cuti tanpa batas waktu? Ada pula yang berseloroh, jangan-jangan kebijakan efisiensi anggaran yang belakangan ramai dibicarakan tidak hanya mengencangkan ikat pinggang belanja desa, tetapi juga ikut mengencangkan semangat kerja hingga keberadaannya sulit ditemukan.
Tentu semua itu hanyalah asumsi yang lahir dari rasa penasaran publik. Sebab hingga saat ini, masyarakat belum memperoleh penjelasan resmi yang dapat menjawab mengapa kantor desa beberapa kali ditemukan tertutup saat jam kerja berlangsung.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi tersebut, secercah harapan muncul dari Kecamatan Mantup. Camat Mantup dikabarkan akan meminta klarifikasi kepada pihak Pemerintah Desa Rumpuk. Kabar ini disambut baik oleh warga yang mulai kehabisan teori dan berharap misteri tersebut akhirnya diselesaikan melalui jalur pemerintahan, bukan melalui penerawangan, ritual pemanggilan pelayanan publik, atau ekspedisi pencarian perangkat desa yang hilang.
Kini publik menunggu hasil klarifikasi dari pihak kecamatan. Sebab jika kantor desa memang sedang tidak beroperasi, masyarakat berhak mengetahui alasannya. Namun jika pelayanan sebenarnya berjalan normal, maka mungkin yang perlu dibagikan kepada warga bukan formulir administrasi, melainkan peta harta karun yang menunjukkan lokasi pasti keberadaan Kepala Desa dan Perangkatnya.
Red.
