
SURABAYA, Media Pojok Nasional
Polemik pengadaan Rp12,7 miliar di Bakesbangpol Jawa Timur belum tuntas. Kini muncul persoalan yang lebih besar. Belanja hibah tahun 2025 mencapai Rp274 miliar. Siapa penerimanya? Siapa mengawasinya?
Sebelumnya, Media Pojok Nasional, 16 November 2026, memberitakan Sekretaris Bakesbangpol Jatim, Nurul Ansori, belum memberikan tanggapan atas surat addendum klarifikasi pengadaan Rp12,7 miliar. Aliansi GARAD bahkan mengancam demonstrasi.
Penelusuran lanjutan terhadap dokumen BPKAD Jatim menemukan pagu awal 2025 sebesar Rp331.247.771.000. Rinciannya, hibah Rp277.779.365.000, barang dan jasa Rp37.855.628.000, pegawai Rp15.281.915.000, dan belanja modal Rp330.863.000.
Setelah perubahan, anggaran menjadi Rp327.548.574.378. Hibah Rp274.044.365.000, barang dan jasa Rp36.555.191.378, pegawai Rp15.281.915.000, serta belanja modal Rp1.667.103.000. Pagu berkurang Rp3.699.196.622 melalui perubahan anggaran.
Dengan estimasi bantuan politik 2025 sekitar Rp110 miliar, terdapat selisih perhitungan Rp164,04 miliar terhadap pagu hibah setelah perubahan. Ini bukan uang hilang. Namun, rincian penerima di luar bantuan politik perlu dibuka.
Dokumen tersebut juga mencatat rencana penarikan dana. Januari Rp11,67 miliar, Februari Rp9,61 miliar, Maret Rp44,14 miliar, April Rp31,75 miliar, Mei Rp45,47 miliar, Juni Rp84,95 miliar, Juli Rp45,26 miliar, Agustus Rp3,76 miliar, September Rp3,62 miliar, Oktober Rp39,47 miliar, November Rp4,81 miliar, dan Desember Rp2,98 miliar.
Totalnya Rp327.548.574.378. Sebanyak Rp272.883.539.545 direncanakan ditarik sepanjang Januari–Juli.
Mengapa Juni mencapai hampir Rp85 miliar? Untuk kegiatan apa? Berapa yang benar-benar dicairkan?
Kajian KPK mengingatkan tiga risiko korupsi hibah daerah: penerima fiktif, pertanggungjawaban palsu, dan pembiayaan ganda APBD–APBN.
Dokumen perubahan mencantumkan Eddy Supriyanto sebagai Kepala Bakesbangpol Jatim, rincian penerima dan realisasi pencairan juga belum diperoleh untuk pemeriksaan independen. (Ayyubi).
