
GRESIK – Media Pojok Nasional
Di Gresik, industri bukan barang baru. Pabrik telah menjadi bagian dari wajah daerah. Tetapi kesempatan bekerja bagi penduduk setempat rupanya masih menjadi perkara yang perlu dibicarakan di hadapan wakil rakyat.
Minggu (15/11/2026), persoalan itu kembali muncul. Bukan di ruang direksi perusahaan, melainkan dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Sosper) Tahap VII di Desa Geluran Ploso, Kecamatan Benjeng.
Sudadi, anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi PAN, menyampaikan tuntutan agar perusahaan memberikan prioritas pekerjaan kepada masyarakat lokal.
“Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gresik harus mengutamakan tenaga kerja warga asli Gresik dengan NIK berawalan 3525. Jangan sampai masyarakat lokal justru menjadi penonton di tengah pesatnya pertumbuhan industri di daerahnya sendiri,” katanya.
Empat angka pada NIK menjadi pusat perhatian. Tetapi kesempatan bekerja tidak cukup diselesaikan dengan membaca kartu identitas.
Sudadi meminta DPRD bersama Dinas Tenaga Kerja memperkuat pengawasan perekrutan. Gagasan pembatasan pekerja dari luar daerah juga disebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum.
Belum ada rincian perusahaan, jumlah pekerja lokal yang terserap, maupun bentuk pengawasan baru yang dipaparkan dalam keterangan kegiatan tersebut.
Pembicaraan kemudian bergeser ke pembangunan desa, Sudadi menyebut ruas Munggugianti–Gelindah, Kedungrukem–Lundo, dan Karangsemanding termasuk jalan beton yang telah direalisasikan pada 2026. Untuk kebutuhan yang belum terakomodasi, pemerintah desa diminta mengajukan proposal pembangunan tahun anggaran 2027.
Di bidang pendidikan, ia menyampaikan adanya program beasiswa bagi lebih dari 1.000 mahasiswa. Usulan tiga penerima setiap desa turut disampaikan, meskipun mekanisme dan persyaratannya masih menunggu pengumuman resmi pemerintah daerah.
Pelayanan kesehatan melalui program UHC dan BPJS Kesehatan juga menjadi bagian dari sosialisasi.
Pekerjaan. Jalan. Pendidikan. Kesehatan, Empat kebutuhan masyarakat itu dibicarakan dalam satu forum. Sebagian berupa program yang disebut telah berjalan, sebagian lainnya masih berbentuk usulan.
Dalam dialog penutup, Sudadi menyatakan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan DPRD dan kemampuan anggaran daerah.
“Harapan kami, melalui kegiatan ini masyarakat berani menyampaikan aspirasi dan persoalan yang dihadapi. Kami akan berupaya memperjuangkannya agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.
Pertemuan di Benjeng telah selesai. Belum ada keputusan baru mengenai prioritas perekrutan tenaga kerja, alokasi beasiswa per desa, ataupun persetujuan usulan pembangunan 2027 yang disebutkan dalam laporan kegiatan.
Di daerah yang dikenal melalui industrinya, kesempatan kerja bagi warga lokal masih menjadi tuntutan. Di forum yang membicarakan pembangunan, sebagian kebutuhan desa masih menunggu anggaran.
Dua kenyataan dalam satu pertemuan: pembangunan terus dibicarakan, sementara hasil dari sejumlah usulan masih harus ditunggu. (Ayyubi).
