BANGKALAN, Media Pojok Nasional – Suasana ruang hearing itu tak sepenuhnya tegang. Meski topik yang dibahas menyangkut pajak restoran, tapping box, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), forum antara Wakil Bupati Bangkalan, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Akhmad Ahadian Hamid S.STP M.M, serta para pengusaha kuliner justru mengalir dalam nada yang lebih teduh: mencari jalan tengah.
Di hadapan pemilik RM Gang Amboina, Bebek Sinjay, Warung RI, hingga RM Nasi Campur Nyak Lete’, pemerintah tidak datang dengan bahasa ancaman. Forum dibuka dengan satu pesan sederhana, tetapi sarat makna pemerintah tidak ingin memberatkan, hanya ingin diajak berjalan bersama. “Kita ingin cari jalan bagaimana yang win-win solution. Kita juga tidak ingin memberatkan, tetapi tolong bantu pemerintah,” ujar Fauzan Jakfar Wabub Bangkalan dalam hearing tersebut.
Kalimat itu seolah menjadi penanda bahwa hearing siang itu bukan semata soal angka, bukan sekadar tentang 10 persen pajak restoran, tetapi tentang bagaimana pemerintah dan pelaku usaha duduk di meja yang sama untuk membicarakan Bangkalan.
Di ruangan itu, tidak hanya soal setoran yang dibahas. Ada kegelisahan pemerintah tentang daerah yang ingin tumbuh, ada kehati-hatian pengusaha menjaga usahanya tetap hidup, dan ada satu titik temu yang perlahan dicari bagaimana keduanya tetap berjalan tanpa saling memberatkan.
Kini Akhmad Ahadian Hamid lalu mengajak semua pihak melihat persoalan ini lebih luas. Bahwa pajak bukan semata beban usaha, melainkan bagian dari gotong royong membangun daerah. “Mari kita hidupkan semuanya. Mari berjibaku,” katanya.
Ajakan itu terdengar seperti seruan yang lebih dalam dari sekadar urusan administrasi. Sebab di Bangkalan, rumah makan bukan hanya tempat orang membeli makanan. Ia adalah denyut ekonomi kecil yang menghidupi dapur, menggaji pekerja, menggerakkan pasar, hingga menopang perputaran uang masyarakat.
Karena itu, pemerintah memahami benar bahwa kebijakan tak bisa ditegakkan hanya dengan penertiban. Harus ada ruang bicara. Harus ada ruang mendengar.
Disisi lain, Akhmad Ahadian Hamid juga membawa kegelisahan yang tak kalah besar. Selama ini, kata dia, pemerintah kerap dipersepsikan datang tiba-tiba, seolah hanya mencari kesalahan. Padahal, di balik sidak dan monitoring yang belakangan ramai dibicarakan, ada kerja panjang yang tak banyak terlihat.
Ia bahkan merasa perlu meluruskan anggapan yang sempat beredar di media sosial, bahwa tim monitoring hanya turun sesaat lalu pergi. Menurutnya, pengawasan itu bukan kerja sehari.
Petugas turun selama dua pekan. Mereka datang bahkan di hari libur. Bukan untuk memburu, melainkan memastikan sistem berjalan. “Meskipun hari libur, teman-teman pemerintah tetap melaksanakan monitoring demi meningkatnya PAD di Bangkalan,” ujarnya.
Kalimat itu mungkin terdengar formal. Tapi di baliknya ada potret lain pegawai yang tetap bekerja saat orang lain libur, mendatangi rumah makan satu per satu, mencatat transaksi, memeriksa sistem, memastikan alat berjalan. Bukan pekerjaan yang selalu menyenangkan, apalagi populer.
Namun bagi Akhmad Ahadian Hamid, ini bukan sekadar soal alat bernama tapping box. Ini soal kepercayaan.
Sebab yang sedang dibangun bukan hanya sistem pencatatan pajak, tetapi kesadaran bahwa daerah tak akan tumbuh jika hanya pemerintah yang bekerja sendiri.
Ia mengakui, monitoring yang baru menyasar empat rumah makan memunculkan kesan tebang pilih. Tapi ia juga tak menutup kenyataan: personel terbatas, waktu terbatas. Pemeriksaan belum bisa menjangkau semua sekaligus.
Meski begitu, ia memastikan satu hal semua akan mendapat perlakuan yang sama. “Ke depan semua warung di Bangkalan akan kami laksanakan monitoring, sehingga tidak ada kesan tebang pilih,” tegasnya.
Bagi Akhmad Ahadian Hamid, yang dibutuhkan bukan sekadar kepatuhan administratif. Yang lebih penting adalah keteladanan.
Sebab Bangkalan punya banyak rumah makan besar yang tumbuh dari tangan warganya sendiri. Mereka bukan sekadar pelaku usaha, tetapi wajah dari ekonomi lokal. Dan justru karena itu, ia berharap pelaku usaha lokal bisa menjadi contoh. Bukan untuk tunduk pada aturan, tetapi untuk menunjukkan bahwa usaha milik orang Bangkalan pun bisa tertib, modern, dan ikut membangun daerahnya sendiri.
Di titik itulah hearing itu menjadi lebih dari sekadar forum pajak. Ia berubah menjadi percakapan tentang tanggung jawab bersama. Tentang pemerintah yang ingin daerahnya maju. Tentang pengusaha yang ingin usahanya tetap tumbuh. Dan tentang Bangkalan, yang hanya bisa bergerak lebih jauh jika keduanya mau saling menggenggam. “Bangkalan tidak akan bisa berkembang apabila PAD tidak bisa ditingkatkan,” pungkas Akhmad Ahadian Hamid.
Kalimat itu terdengar seperti penutup. Tapi sesungguhnya, ia adalah inti dari seluruh percakapan siang itu: bahwa membangun daerah, pada akhirnya, bukan hanya tugas pemerintah. Melainkan kerja bersama.
