GRESIK, Media Pojok Nasional
Dana Desa digelontorkan untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, data pengalokasian untuk Desa Mojopuro Wetan, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, menunjukkan persoalan yang menuntut evaluasi: jumlah penduduk miskin justru tercatat meningkat.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI, alokasi Dana Desa Mojopuro Wetan tahun anggaran 2025 mencapai Rp887.633.000, terdiri atas alokasi dasar Rp674.129.000 dan alokasi formula Rp213.504.000.
Data dasar pengalokasian tersebut menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Sementara itu, indikator status operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercatat 0,00.
Kondisi ini menjadi ujian akuntabilitas Pemerintah Desa Mojopuro Wetan. Sebab, pengelolaan Dana Desa tidak cukup dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Pemerintah desa juga perlu membuktikan ketepatan sasaran, pelaksanaan program, dan manfaatnya bagi masyarakat.
Kenaikan jumlah penduduk miskin menjadi alasan kuat untuk memeriksa apakah program pengentasan kemiskinan telah mencapai target atau justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Kepala Desa Mojopuro Wetan, Moh. Syaifuddin, dikonfirmasi pada Senin (9/11/2026). Ia diminta menjelaskan rincian program pengentasan kemiskinan, realisasi anggaran, penerima manfaat, capaian kegiatan, serta evaluasi terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin.
Penjelasan juga diminta mengenai indikator operasional BUMDes yang tercatat nol.
Hingga berita ini disusun, Moh. Syaifuddin belum memberikan tanggapan.
Penelusuran terhadap pengelolaan Dana Desa dan capaian program Pemerintah Desa Mojopuro Wetan terus berlanjut.
Sumber data: Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan RI, data pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025. (Ayyubi)
