Jawa Timur, Media Pojok Nasional –
Dalam kerangka pemikiran pembangunan wilayah yang berbasis pada kemandirian ekonomi dan keberlanjutan sumber daya, ketahanan pangan menempati posisi sentral sebagai prasyarat mutlak kestabilan sosial dan kemajuan peradaban. Konsep inilah yang menjadi landasan pandangan Husnul Aqib dalam meninjau arah kebijakan strategis yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bagi politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut, visi besar pembangunan sektor pangan bukan sekadar program administratif tahunan, melainkan jawaban ilmiah dan struktural atas tantangan pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Gresik–Lamongan yang memiliki karakter agraris kuat, Husnul Aqib menekankan adanya korelasi kausalitas yang tidak terpisahkan antara ketersediaan pangan dan kualitas infrastruktur pendukung. Dalam perspektif pembangunan modern, produktivitas sektor primer sangat ditentukan oleh efektivitas sistem penunjang yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Pandangan tersebut, menurut Husnul, sejalan dengan visi besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kedaulatan nasional. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak luar.
Dalam konteks yang sama, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, juga terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui penguatan irigasi, optimalisasi lahan produktif, hilirisasi hasil pertanian, serta percepatan pembangunan infrastruktur pangan sebagai langkah strategis menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global dan perubahan iklim.
“Secara teoritis dan empiris, kita tidak dapat berharap pada hasil panen yang optimal apabila fondasi pendukungnya rapuh. Irigasi yang tidak teratur, jalan penghubung yang rusak, serta waduk yang terpendam endapan sedimen adalah faktor penghambat efisiensi produksi yang nyata. Pembenahan aspek-aspek ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan intervensi strategis untuk mengamankan rantai pasok dan menjamin keberlanjutan produksi,” urai Husnul Aqib dengan pendekatan analitis.
Lebih jauh, Husnul menguraikan dimensi teknis dan ekonomi dari pembenahan tersebut. Sistem irigasi yang presisi menjamin ketersediaan air sesuai siklus tanam; infrastruktur jalan yang memadai mampu memangkas biaya logistik dan mengurangi susut hasil panen; sedangkan pengerukan waduk dan embung berfungsi memulihkan kapasitas tampung air yang krusial di tengah ancaman krisis iklim dan ketidakpastian cuaca ekstrem. Bagi Jawa Timur yang ekonominya bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam dan sektor pertanian, transformasi infrastruktur dinilai menjadi syarat mutlak untuk mengangkat daya saing wilayah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, Husnul Aqib menilai keberhasilan sektor pangan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antarlembaga, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurutnya, kesinambungan kebijakan antara pemerintah provinsi, kementerian teknis, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan adaptif.
Menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah daerah, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur tersebut menegaskan peran legislatif dalam menjamin akuntabilitas dan efektivitas kebijakan publik. Dukungan politik yang diberikan, kata dia, bukanlah dukungan pasif, melainkan bentuk pengawalan intelektual agar setiap program pembangunan benar-benar lahir dari kajian komprehensif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kebijakan publik harus lahir dari analisis yang mendalam dan bertujuan jangka panjang. Kami akan terus memastikan sinergi antara visi pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat berjalan selaras. Ketahanan pangan yang kokoh, yang ditopang oleh infrastruktur berstandar tinggi, adalah jaminan masa depan Jawa Timur yang mandiri, makmur, dan berdaulat,” pungkas Husnul Aqib, merangkum esensi pembangunan yang memadukan ilmu pengetahuan, strategi kebijakan, dan tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa.
(Ayyubi)
