PONOROGO ,Media Pojok Nasional – Hampir satu tahun perjalanan pemerintahan Kabupaten Ponorogo di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Hj. Lisdyarita, S.H. menjadi bagian dari dinamika penataan pemerintahan daerah. Sejak menjalankan tugas pada 10 November 2025 hingga September 2026, pemerintah daerah menjalankan sejumlah agenda yang mencakup penguatan birokrasi, pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, hingga penguatan ketahanan pangan.
Memimpin daerah dalam masa transisi membuat pemerintah daerah perlu menjaga agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan program pemerintahan tetap berjalan sesuai perencanaan.
Salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adalah program Bunga Desa (Bunda Menginap di Desa). Melalui kegiatan tersebut, aktivitas pemerintahan dilakukan lebih dekat dengan masyarakat desa. Program ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi wilayah, mendengar berbagai kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan pembangunan dan pelayanan publik.
Di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Kabupaten Ponorogo mendorong penguatan potensi lokal melalui Calendar of Event 2026 dan program Kharisma Event Ponorogo (KEPO). Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran desa dalam pengembangan pariwisata sekaligus memperluas ruang promosi bagi produk UMKM lokal.
Pengembangan agenda wisata daerah juga menjadi bagian dari strategi pemanfaatan potensi budaya Ponorogo. Melalui kegiatan yang berbasis budaya dan masyarakat, sektor pariwisata diarahkan agar dapat memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, pelaku seni, serta masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi kreatif.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah daerah mendorong keterlibatan pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku UMKM untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas peran pelaku usaha lokal dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, sektor pangan menjadi salah satu perhatian melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Program tersebut mengarah pada penguatan pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan potensi daerah, termasuk pengembangan komoditas karbohidrat non-beras dan rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomi.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah mendorong diversifikasi pangan sekaligus pengembangan potensi pertanian lokal. Selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, program tersebut juga memiliki keterkaitan dengan penguatan sektor produksi dan ekonomi masyarakat.
Dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan beras melalui kerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Distribusi bantuan pangan tersebut diarahkan agar tepat sasaran kepada lebih dari 141.000 penerima manfaat di Kabupaten Ponorogo.
Di sektor pemerintahan, penguatan sumber daya aparatur dilakukan melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu bagi tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis. Penataan aparatur tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pelayanan pemerintahan di berbagai bidang.
Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian regulasi melalui evaluasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi yang disusun tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.
Dalam tata kelola aparatur, pemerintah daerah juga melakukan penataan sistem kerja ASN, termasuk pengaturan mekanisme kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) secara terukur. Kebijakan tersebut diterapkan dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan publik.
Memasuki arah pembangunan berikutnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo menempatkan pemerataan ekonomi masyarakat sebagai salah satu fokus perencanaan. Peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi bagian dari target pembangunan daerah.
Selama 313 hari perjalanan pemerintahan Lisdyarita, sejumlah program dan kebijakan telah berjalan dalam berbagai sektor. Mulai dari penataan birokrasi, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan potensi lokal, ketahanan pangan, hingga pelayanan publik menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah.
Perjalanan tersebut menjadi catatan dalam dinamika pemerintahan Ponorogo. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan akan terus berjalan dan menjadi bagian dari proses evaluasi publik mengenai arah pembangunan daerah ke depan. (Ayyubi) .
