Jawa Timur, Media Pojok Nasional – Polemik pernyataan anggota DPR RI, Aboe Bakar Al Habsyi, yang menyinggung keterlibatan ulama dan pesantren dalam kasus narkotika menuai reaksi keras dari kalangan pesantren di Madura.
Melalui surat terbuka yang diterbitkan pada 21 April 2026, Forum Bhindereh Nusantara menyatakan keberatan dan mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai telah melukai marwah ulama serta lembaga pesantren.
Dalam surat tersebut, FORBHINU menilai pernyataan Aboe Bakar yang menyebut adanya keterlibatan ulama dan pesantren dalam praktik narkotika sebagai pernyataan yang disampaikan secara sadar dan tidak berdasar. Pernyataan itu, menurut mereka, telah menimbulkan kegaduhan sekaligus mencederai kehormatan ulama di Madura.
“Pernyataan itu sudah melukai para ulama kami dan seluruh pesantren di Madura,” demikian kutipan sikap resmi FORBHINU.
Organisasi yang berbasis di lingkungan pesantren tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan tegas. Pertama, mereka mendesak Aboe Bakar Al Habsyi untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media nasional, baik cetak maupun elektronik.
Kedua, FORBHINU meminta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai tempat Aboe Bakar bernaung, untuk memberikan teguran terbuka serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk tuntutan pencopotan dari jabatan sebagai anggota DPR RI.
Tidak hanya itu, FORBHINU juga mengajak para ulama dan kiai untuk melakukan introspeksi, baik secara personal maupun kelembagaan, guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.
Dalam pernyataan sikapnya, FORBHINU menegaskan bahwa kehormatan ulama merupakan hal yang tidak bisa ditawar. “Kehormatan ulama adalah harga mati,” tegas mereka dalam surat terbuka tersebut.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum FORBHINU, Bhindereh Mudabbir Masyhudi, dan Sekretaris Jenderal Bhindereh Ahrori Dhofir, serta disebarluaskan kepada publik sebagai bentuk tekanan moral dan sosial.
Seruan Solidaritas Pesantren
FORBHINU juga menyerukan kepada seluruh elemen pesantren, khususnya di Madura, untuk tidak tinggal diam terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan institusi keagamaan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Aboe Bakar Al Habsyi maupun pihak PKS terkait tuntutan yang disampaikan FORBHINU. Situasi ini berpotensi berkembang menjadi polemik nasional jika tidak segera mendapatkan klarifikasi dan penyelesaian terbuka.
