Bangkalan, Media Pojok Nasional — Ditengah krisis energi akibat kondisi geopolitik global yang tidak stabil, dugaan praktik penyalahgunaan solar subsidi justru mencuat di Bangkalan, Madura. Kecelakaan yang menimpa sejumlah mobil dan motor dalam waktu bersamaan terjadi di jalan Arosbaya akibat dari tumpahan solar yang berasal dari truk yang lewat menjadi tanda tanya besar adanya dugaan sindikat pengangkutan dan distribusi solar subsidi yang tidak semestinya, diduga mereka menggunakan modus Pengumpulan dari SPBU menggunakan jeriken maupun kendaraan yang telah dimodifikasi, lalu dipindahkan ke pikap hingga truk untuk dibawa ke titik penampungan tertentu.
Jika dugaan ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan indikasi praktik terorganisir yang memanfaatkan celah lemahnya pengawasan distribusi energi bersubsidi.
Ironisnya, situasi ini terjadi ketika pemerintah tengah berupaya keras menjaga ketahanan energi nasional di tengah ancaman krisis global, dengan memastikan stok BBM bersubsidi tetap tersedia bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun di sisi lain, dugaan praktik mafia BBM justru menunjukkan adanya kebocoran distribusi yang berpotensi merugikan negara, mengganggu stabilitas pasokan, serta merampas hak rakyat kecil yang bergantung pada subsidi energi untuk menopang kehidupan sehari-hari.
Aparat penegak hukum harus segera melakukan pengecekan dan menindak tegas sampai pada akarnya tanpa pandang bulu siapapun yang terlibat, jangan hanya sebatas menahan mobil pengangkut solarnya saja.
Kabid ESDM HMI Cabang Bangkalan menegaskan bahwa persoalan mafia BBM subsidi tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa, melainkan kejahatan ekonomi yang merampas hak rakyat kecil.
“Kami mendesak aparat penegak hukum, dan seluruh pihak terkait untuk mengusut tuntas dugaan mafia migas di Bangkalan dari hulu hingga hilir. Jangan hanya berhenti pada sopir atau pelaku lapangan, tetapi telusuri aktor intelektual dan jaringan yang bermain di belakangnya. BBM subsidi adalah hak masyarakat, bukan bancakan kelompok tertentu,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Kresna Bayu juga menginstruksikan seluruh kader HMI di setiap kecamatan dan desa agar turut aktif melakukan pengawasan sosial di wilayah masing-masing.
“Kami menghimbau seluruh kader HMI untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Jika menemukan praktik ilegal, penimbunan, penyalahgunaan jeriken, atau distribusi mencurigakan, segera dokumentasikan dan laporkan kepada pihak berwenang. Perlawanan terhadap mafia migas harus menjadi gerakan kolektif demi menjaga hak rakyat dan kedaulatan energi daerah,” ungkapnya.
Jika pengawasan distribusi BBM subsidi terus lemah, maka ruang penyimpangan akan selalu terbuka. Dalam situasi krisis energi seperti hari ini, setiap liter BBM subsidi seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat kecil bukan justru menjadi ladang permainan mafia yang mengorbankan keadilan sosial, keselamatan publik, dan stabilitas ekonomi daerah.
