Mojokerto, Media Pojok Nasional –
Upaya klarifikasi atas penyertaan modal Desa Duyung, Kecamatan Trawas, sebesar Rp149.154.600 belum memperoleh respons dari Kepala Desa, Bambang S Jurianto. Kondisi ini menahan akses informasi pada fase krusial, tepat saat publik membutuhkan eksposisi teknis atas realisasi anggaran.
Dalam kerangka regulasi, penyertaan modal desa wajib memenuhi compliance berlapis: ditetapkan melalui Peraturan Desa, teranggarkan dalam APBDes, dan direalisasikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran.
Sebelum proses penyaluran, secara normatif harus didahului feasibility study atau studi kelayakan yang menguji aspek finansial, operasional, dan manfaat sosial sebagai dasar justifikasi investasi desa.
Pos penyertaan modal secara keilmuan dikategorikan sebagai high-risk fiscal activity karena melekat pada ketidakpastian kinerja usaha, potensi moral hazard, serta asimetri informasi antara pengelola dan publik, sehingga mensyaratkan due diligence, pengukuran risiko (risk assessment), dan pengendalian internal yang ketat untuk menjaga capital preservation dan value creation.
Secara operasional, publik berhak mengetahui rincian inti: kepada siapa dana disalurkan (BUMDes/unit usaha), bagaimana skema penyalurannya, serta indikator kinerja dan manfaat yang dihasilkan. Absennya penjelasan memunculkan information gap yang berpotensi mengganggu audit trail. Padahal, dokumen seperti APBDes, Perdes penyertaan modal, dan laporan realisasi merupakan informasi terbuka.
Regulasi juga menempatkan masyarakat sebagai pengawas aktif melalui musyawarah desa, forum pertanggungjawaban, hingga kanal pengaduan ke inspektorat daerah.
Situasi ini menjadi uji kepatuhan terhadap good village governance. Bukan pada besaran anggaran semata, melainkan pada integritas prosesnya. Dalam tata kelola publik, akuntabilitas diukur dari data yang dibuka, bukan dari klarifikasi yang tertunda. (hambaAllah).
