
GRESIK, MEDIA POJOK NASIONAL
Ada pertunjukan ganjil dalam panggung pemerintahan Desa Mojopurowetan, Kecamatan Bungah, Gresik. Anggaran Rp1,33 miliar menjadi bahan penelusuran, sementara Kepala Desa Muhammad Syafiuddin belum juga memberikan penjelasan. Media Pojok Nasional berulang kali mengupayakan konfirmasi, mencari kesempatan bertemu, hingga membuka hak jawab. Hasilnya? Sunyi!
Dalam ilmu komunikasi kekuasaan, dikenal istilah strategic silence: keputusan tidak merespons sebagai strategi mengendalikan informasi. Diam membatasi apa yang keluar dari mulut pejabat, tetapi justru memperbesar apa yang berkecamuk dalam benak mereka yang meminta penjelasan.
Inilah ironi yang menggigit ekor sendiri. Semakin rapat pintu komunikasi ditutup, semakin luas ruang ketidakpastian terbuka. Informasi mungkin tertahan, tetapi pertanyaan berkembang biak. Kebisuan yang semula tampak sebagai kendali komunikasi justru dapat berubah menjadi sumber persoalan reputasi.
Sigmund Freud memperkenalkan mekanisme pertahanan ego. Psikologi perilaku mengenal avoidance, yakni penghindaran yang dapat memberikan kelegaan sementara dari situasi menekan. Dalam paradoks psikologis ini, menghindari pertanyaan bukan berarti menaklukkan persoalan. Sering kali yang berhasil dikalahkan hanyalah kesempatan untuk menjawab.
Belum diketahui apakah Syafiuddin sengaja memainkan strategi tersebut. Namun, tidak adanya tanggapan telah membuat penjelasan mengenai anggaran tetap tertunda.
Data yang dihimpun mencatat alokasi pariwisata periode 2019–2023 sebesar Rp1.094.048.898 dan pembangunan kandang Rp235.608.000. Jumlahnya Rp1.329.656.898, apabila kedua pos tidak saling mencakup. Realisasi dan hasil pekerjaannya masih ditelusuri.
Di mana bangunannya? Berapa dana dicairkan? Siapa menerima pembayaran? Bagaimana pertanggungjawabannya?
Belum ada kesimpulan mengenai penyimpangan. Tanggung jawab setiap kegiatan juga perlu diperiksa berdasarkan masa jabatan pejabat terkait. Media Pojok Nasional tetap membuka hak jawab Muhammad Syafiuddin.
Dalam kekuasaan, strategic silence mungkin terdengar seperti kecerdikan diplomasi tingkat tinggi. Padahal, ketika menyangkut uang rakyat, pertanyaannya sesederhana menghitung uang kembalian di warung: berapa yang keluar, untuk apa, dan mana buktinya?
Kebisuan boleh dipelihara. Tetapi angka Rp1,33 miliar tidak akan menguap hanya karena kepala desa belum bersedia berbicara. Diam dapat mengakhiri percakapan, bukan kewajiban pertanggungjawaban.
(Ayyubi)
