Kepala SMA–SMK Negeri Pacitan Kompak Bungkam, Uang Rakyat Seolah Warisan Nenek Moyang!

PACITAN, Media Pojok Nasional
Selamat datang di panggung ironi pendidikan! Tempat kejujuran diajarkan, integritas dikhotbahkan, transparansi diagungkan, tetapi sejumlah kepala SMA dan SMK negeri di Kabupaten Pacitan justru menjadi sorotan karena tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan mengenai pengelolaan uang rakyat.

Aneh. Menggelikan. Sekaligus mengundang pertanyaan serius.

Mereka bukan bangsawan. Bukan pemilik sekolah. Apalagi ahli waris kekayaan negara. Mereka aparatur negara, menerima penghasilan dari keuangan publik, mengelola anggaran pendidikan, dan berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Uangnya uang rakyat. Jabatannya dibiayai rakyat. Tetapi ketika pengelolaannya dipertanyakan, yang muncul justru kebisuan. Seolah-olah anggaran sekolah merupakan harta peninggalan nenek moyang yang tak boleh disentuh pertanyaan.

Padahal, Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2023 menegaskan nilai pelayanan dan akuntabilitas ASN. PP Nomor 94 Tahun 2021 mewajibkan integritas serta keteladanan PNS. Sementara UU Nomor 14 Tahun 2008 mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi sesuai ketentuan hukum.

Dalam psikologi organisasi dikenal organizational silence, fenomena menahan informasi atau pendapat. Penelitian Michael Knoll dan sejumlah akademisi mengidentifikasi beragam motif, mulai dari ketakutan terhadap konsekuensi hingga keinginan melindungi organisasi.

Lantas, mengapa para pengelola anggaran itu belum memberikan jawaban? Khawatir muncul pertanyaan mengenai kesesuaian dokumen dan realisasi? Belum menyiapkan pertanggungjawaban? Atau sekadar menghindari risiko memberikan keterangan?

Motif tersebut belum diketahui. Kebisuan bukan bukti penyimpangan, tetapi juga bukan pengganti kewajiban keterbukaan. Penjelasannya harus diperoleh melalui klarifikasi dan pemeriksaan dokumen, bukan prasangka.

Di ruang kelas, kejujuran diajarkan. Dalam upacara, integritas dikumandangkan. Di atas podium, pendidikan karakter diagungkan. Sementara itu, keteladanan pejabat pendidikan juga merupakan kewajiban yang diatur negara.

Sekolah bukan benteng feodal. Kepala sekolah bukan raja kecil. Anggaran pendidikan bukan harta keluarga. Sumpah jabatan bukan sekadar puisi pelantikan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan instansi pengawas terkait perlu memastikan pelayanan informasi berjalan sesuai ketentuan. Tidak membalas konfirmasi wartawan belum otomatis melanggar hukum, tetapi permohonan informasi publik yang sah wajib diproses melalui mekanisme resmi.

Rakyat tidak sedang meminta sedekah. Mereka berhak memperoleh informasi publik mengenai penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Sebab, ketika siswa dituntut jujur dan bertanggung jawab, kepala sekolah semestinya menjadi orang pertama yang memberikan teladan. (Ayyubi).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *