Gresik,Media Pojok Nasional – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sepanjang 25 meter di Desa Boteng, Kecamatan Menganti, memunculkan dugaan serius terkait pengelolaan Dana Desa 2025. Nilai proyek ini tercatat mencapai Rp100 juta, atau setara Rp4 juta per meter.
Jika dibandingkan dengan standar harga satuan pekerjaan konstruksi desa, biaya normal pasangan batu dan beton dengan drainase sederhana umumnya berkisar Rp1,8–2,2 juta per meter. Artinya, anggaran realistis untuk panjang 25 meter seharusnya tidak lebih dari Rp55 juta. Selisih sekitar Rp45 juta inilah yang menimbulkan dugaan adanya kelebihan bayar atau mark-up hampir 50 persen.
Keanehan tidak berhenti di situ. Berdasarkan papan proyek, pencairan tahap I dan II masing-masing Rp50 juta masih belum terealisasi. Padahal, secara aturan, pekerjaan fisik tidak boleh dimulai sebelum dana resmi masuk ke Rekening Kas Desa. Fakta bahwa tembok sudah berdiri menimbulkan pertanyaan besar: darimana sumber dana pelaksanaan proyek?
Kualitas konstruksi pun patut dipertanyakan. Dokumentasi lapangan memperlihatkan tulangan baja tanpa perlindungan beton memadai, permukaan dinding berongga (honeycombing), minim saluran pembuangan air, hingga pondasi yang tidak jelas. Dengan mutu semacam ini, angka Rp100 juta semakin terasa janggal dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Lebih mengejutkan lagi, pantauan langsung di lokasi pada Sabtu (20/9/2025) justru menunjukkan tembok penahan tanah hanya berdiri sepanjang 10 meter, bukan 25 meter sebagaimana tercantum dalam perencanaan proyek.
Kondisi ini memperlihatkan lemahnya transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Tanpa dokumen RAB, laporan pertanggungjawaban, dan berita acara yang terbuka, proyek TPT Desa Boteng berpotensi menjadi contoh nyata pemborosan uang rakyat.
Setiap rupiah Dana Desa semestinya berubah menjadi infrastruktur kokoh, bukan sekadar angka bengkak di papan proyek.
Red.
