MADIUN, Media Pojok Nasional
Di kampus, Bambang Hermawan, S.H., mengkaji hukum pengelolaan Dana Desa. Di Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dua persoalan justru membayangi pemerintahannya: dugaan belum disalurkannya anggaran ketahanan pangan 2025 dan temuan akademis mengenai BLT yang tidak tepat sasaran.
Informasi yang diterima media ini menyebut dana ketahanan pangan 2025 belum disalurkan. Jika terbukti, persoalannya terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan dengan APBDes dan ketentuan penggunaan Dana Desa, apabila anggaran telah ditetapkan tetapi tidak dilaksanakan tanpa dasar yang sah. Keberadaan dana dan alasan belum disalurkan masih harus dibuktikan melalui dokumen keuangan desa.
Kebijakan Dana Desa 2025 mengatur alokasi sedikitnya 20 persen untuk ketahanan pangan. Namun, nominal anggaran, realisasi, serta laporan pertanggungjawaban program Banjarsari Kulon belum diperoleh media ini.
Ironisnya, Bambang, mantan anggota TNI yang kini menjabat kepala desa, tercatat menulis karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada 2025 tentang penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di desanya sendiri. Penelitian yang tercatat sebagai HKI Nomor 000961301 itu mengakui keterbatasan pengelolaan dan pengawasan, tetapi tetap menggambarkan potensi keberhasilan program.
Persoalan berikutnya lebih konkret. Penelitian UIN Ponorogo tahun 2026 menemukan warga yang dinilai mampu menerima BLT, sementara sebagian warga miskin yang dianggap layak justru terlewat. Temuan ini menunjukkan dugaan kelemahan verifikasi dan penetapan penerima bantuan, yang perlu diuji terhadap kriteria serta berita acara musyawarah desa.
Data penyaluran mencatat 48 keluarga penerima pada 2025 dan 24 keluarga pada 2026. Penurunan tersebut bukan bukti penyimpangan, tetapi menjadi alasan tambahan untuk memeriksa proses pemutakhiran penerima.
Sementara itu, APBDes 2026 mencatat belanja Rp2,18 miliar, termasuk bantuan keuangan kabupaten Rp200 juta. Peruntukan dan realisasinya juga perlu dibuka agar dapat diperiksa publik.
Media ini telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada Bambang mengenai persoalan tersebut. Namun, hingga berita disusun, belum diperoleh tanggapan.
Di bangku kuliah, Bambang meneliti aturan penggunaan Dana Desa. Di pemerintahannya sendiri, pelaksanaan aturan itulah yang kini dipertanyakan.
Dua titik pemeriksaan sudah jelas: realisasi ketahanan pangan 2025, seluruh pendapatan transfer desa, dan ketepatan sasaran BLT, Penelusuran berlanjut. (Ayyubi).
