GRESIK, Media Pojok Nasional
Mengelola uang rakyat memiliki sederet aturan. Menjelaskan penggunaannya semestinya tidak serumit itu. Namun, penelusuran lima paket pengadaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik senilai Rp11,6 miliar justru berhadapan dengan panjangnya uraian birokrasi dan dua pejabat yang belum memberikan jawaban.
Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2026 mencatat empat paket jasa tenaga kebersihan senilai Rp9,11 miliar dan pengadaan truk Sky Walker 18 meter Rp2,48 miliar. Total pagu mencapai Rp11.600.141.840, bukan realisasi pembayaran.
Kepala Inspektorat Gresik, Achmad Hadi, menjelaskan kegiatan DLH sebagian besar tergolong rutin, bukan proyek strategis daerah yang menjadi objek pendampingan APIP.
“Kegiatan DLH tersebut sebagian besar masuk kegiatan rutin/reguler,” ujar Hadi, Rabu (4/11/2026).
Ia memaparkan empat jalur pengawasan: pemeriksaan reguler, pemeriksaan tematik, monitoring triwulanan, hingga pemeriksaan khusus. Setiap perangkat daerah, menurutnya, juga memiliki risk register sebagai dasar pengelolaan risiko.
Prosedurnya terurai panjang. Namun, bagaimana risiko kelima paket tersebut dinilai belum dijelaskan secara khusus kepada redaksi.
Permendagri Nomor 4 Tahun 2026 mengatur perencanaan pengawasan berbasis risiko. Dengan demikian, status kegiatan rutin tidak otomatis menjelaskan tingkat risiko maupun prioritas pengawasannya.
Persoalan berikutnya berada di meja pimpinan DLH. Kepala DLH Sri Subaidah dan Kabid Pertamanan Maya Iswatie belum menanggapi konfirmasi redaksi sebelumnya.
Padahal, pertanyaan mengenai jumlah tenaga kebersihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, hingga pengadaan kendaraan operasional merupakan bagian dari penelusuran penggunaan anggaran publik.
Kepala dinas memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan dinasnya. Publik pun berkepentingan memperoleh penjelasan. Ketika konfirmasi belum dijawab, informasi yang semestinya dapat diperoleh dari pejabat berwenang tetap menyisakan ruang kosong.
Belum adanya tanggapan tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Namun, keterbukaan informasi merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.
Hingga penelusuran ini disusun, rincian penilaian risiko dari Inspektorat serta klarifikasi langsung pimpinan DLH masih belum diperoleh redaksi. (Ayyubi)
