JOMBANG, Media Pojok Nasional
Beton retak, pemeriksaan mutu menyusul, pembayaran menyesuaikan. Tiga persoalan mengemuka dalam proyek jalan Gondekan–Gudo, Kabupaten Jombang, senilai Rp939.106.400 dari APBD 2026. Dokumentasi lapangan memperlihatkan retakan pada permukaan beton dan sebagian tepinya terkelupas, sementara hasil pemeriksaan teknis belum diperoleh.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Jombang, M. Arief Rahman Halim, menjelaskan mekanisme pemeriksaan mutu pekerjaan.
“Pagi, mas. Untuk kesesuaian mutu nanti terbaca saat pemeriksaan lapangan dengan disertai pengujian lab independent. Kalau memang tidak sesuai akan ada klaim (terbayar sesuai yg terpasang),” ujarnya. Rabu (11/11/2026).
Pernyataan tersebut menjelaskan rencana pengujian dan penyesuaian pembayaran apabila pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi. Namun, belum merinci kapan retakan diketahui, bagaimana pengawasan berlangsung, serta tindakan korektif yang telah diperintahkan.
Berdasarkan papan proyek, PT Surya Mulia Kontruksindo tercatat sebagai pelaksana dan CV Rajanata Consultant sebagai konsultan pengawas.
Dalam konstruksi perkerasan beton, retakan dapat berkaitan dengan penyusutan, metode pengecoran, perawatan beton (curing), maupun kondisi tanah dasar. Pemeriksaan teknis diperlukan untuk memastikan penyebab dan pengaruhnya terhadap kelayakan jalan. Penyesuaian pembayaran tidak dengan sendirinya memperbaiki kerusakan fisik atau menjamin kesesuaian mutu.
Pasal 11 ayat (1) huruf i Perpres 16/2018 sebagaimana diubah melalui Perpres 46/2025 menempatkan pengendalian kontrak sebagai tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketentuan serah terima dalam Pasal 57 juga berkaitan dengan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum diterima.
Merujuk Perbup Jombang Nomor 82 Tahun 2021 mengenai fungsi penyelenggaraan jalan, Kepala Dinas PUPR Jombang dan Halim dapat dimintai penjelasan sesuai kewenangan masing-masing mengenai pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan, serta penanganan kerusakan. Keberadaan kontraktor dan konsultan tidak menghilangkan kewajiban pengendalian kontrak oleh pejabat yang berwenang.
Apabila ditemukan pengabaian kewajiban kedinasan, PP 94/2021 tentang Disiplin PNS dapat menjadi salah satu dasar pemeriksaan administratif. Namun, dokumentasi retakan dan tanggapan Halim belum membuktikan kelalaian pribadi, kelebihan pembayaran, ataupun penyimpangan anggaran.
Laporan konsultan pengawas, hasil uji laboratorium, instruksi perbaikan, berita acara pemeriksaan, serta dokumen pembayaran diperlukan untuk memastikan apakah pekerjaan memenuhi spesifikasi dan kewajiban pemeliharaan telah dilaksanakan.
Pada proyek Rp939 juta tersebut, retakan telah terdokumentasi dan mekanisme penyesuaian pembayaran telah dijelaskan. Hasil pengawasan, penyebab kerusakan, serta keputusan teknis mengenai perbaikan atau penerimaan pekerjaan masih memerlukan kejelasan. (Ayyubi).
