BOJONEGORO – Media Pojok Nasional –
Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan anggaran, infrastruktur, maupun kebijakan yang tepat. Lebih dari itu, pembangunan membutuhkan ruang publik yang aman, stabil, dan dipenuhi kepercayaan antarelemen bangsa. Atas dasar itulah peringatan Hari Bhayangkara ke‑80 dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan sosial.
Pandangan tersebut disampaikan Samudi, S.H., Kepala Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC PAPDESI) Kabupaten Bojonegoro.
Bagi Samudi, tema “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat” memiliki makna yang melampaui seremoni tahunan. Tema tersebut mencerminkan ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta membangun kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa.
“Selamat Hari Bhayangkara ke‑80. Semoga Polri terus menjadi institusi yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan semakin dipercaya masyarakat dalam menjalankan amanah konstitusi,” ujar Samudi.
Ia memandang keamanan publik bukan sekadar absennya gangguan keamanan dan ketertiban. Dalam perspektif pembangunan, keamanan merupakan modal sosial yang memungkinkan investasi tumbuh, pelayanan publik berlangsung efektif, aktivitas ekonomi bergerak dinamis, dan masyarakat menjalankan kehidupan dengan rasa percaya diri.
Sebagai Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Bojonegoro, Samudi menilai kemitraan antara Polri dan pemerintah desa memiliki nilai strategis. Pemerintahan desa merupakan garda terdepan pelayanan kepada masyarakat, sehingga sinergi yang dibangun melalui komunikasi, koordinasi, dan saling menghormati kewenangan akan memperkuat kapasitas negara dalam menjawab kebutuhan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Pembangunan memerlukan kepastian, dan kepastian hanya dapat tumbuh di tengah situasi yang aman. Ketika stabilitas terjaga, kepercayaan publik menguat, partisipasi masyarakat meningkat, dan seluruh potensi daerah memiliki ruang untuk berkembang secara optimal,” katanya.
Menurut Samudi, kualitas sebuah pembangunan tidak hanya tercermin dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan rasa aman, memperkuat kohesi sosial, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Ketiga aspek tersebut menjadi prasyarat penting bagi lahirnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Peringatan Hari Bhayangkara ke‑80, lanjutnya, menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan merupakan hasil dari kolaborasi berbagai elemen bangsa. Dalam semangat itulah, pemerintah desa bersama Polri dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Bagi Samudi, nilai pengabdian yang diusung Bhayangkara tetap relevan dengan arah pembangunan desa masa kini: membangun pemerintahan yang akuntabel, memperkuat kemitraan antarlembaga, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama setiap kebijakan. (Ayyubi)
