GRESIK – Media Pojok Nasional –
Maraknya praktik yang mengatasnamakan lembaga kemasyarakatan maupun saluran informasi, namun kerap dikeluhkan karena tidak sesuai fungsi dasarnya, menjadi perhatian bersama di kalangan pengawas sosial. Di Kabupaten Gresik, para tokoh aktivis sepakat untuk mempererat kerja sama. Tujuannya agar peran pengawasan tetap berjalan benar, sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun bermakna, di kawasan Menganti, Kamis sore, 2 Juli 2026. Di sana, Aris Gunawan, Ketua Front Pembela Suara Rakyat (FPSR), dan Miftah Zaeni, Presiden Aliansi Alam Bersatu Jaya (ABJ), menyatukan pandangan. Keduanya menegaskan: fungsi pengawasan harus dilaksanakan sesuai tugas pokok, tetap profesional, dan senantiasa menjaga ketertiban umum.
Kesempatan ini juga digunakan untuk meluruskan pemahaman publik terkait peristiwa yang sempat terjadi di Kecamatan Wringinanom akhir bulan lalu. Terkait keributan yang muncul saat aksi aspirasi, Miftah Zaeni memberikan penegasan yang jelas.
“Saya sangat prihatin atas kejadian itu,” ujarnya di hadapan rekan organisasi dan awak media. “Saya sampaikan dengan tegas: kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut bukanlah anggota dari Aliansi Alam Bersatu Jaya yang saya pimpin.” tegasnya.
Sebagai pemimpin yang juga dikenal dalam jaringan Laskar Joko Tingkir, ia selalu mengingatkan prinsip kerja kepada seluruh anggotanya. Menurutnya, pengawasan yang baik harus berjalan teratur, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan mengutamakan cara yang beradab.
“Jika ditemukan hal yang perlu diperiksa atau ada data mengenai penyimpangan, langkah yang tepat adalah menyerahkannya kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegas Miftah. “Jangan menciptakan kegaduhan. Sebab, hal itu justru akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan itu sendiri.” tambahnya.
Pernyataan ini disambut baik dan tepuk tangan dari seluruh peserta. Dukungan langsung disampaikan Aris Gunawan, tokoh aktivis yang cukup dihormati di wilayah ini.
“Saya sangat sependapat,” ujar Aris. “Kita yang bergerak di jalur pengawasan harus saling menjaga dan bersinergi. Komunikasi yang baik perlu selalu dibangun. Agar masyarakat tetap tenang, aman, dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai jalannya pemerintahan.” Ucap Aris.
Bagi Aris, peristiwa di Wringinanom menjadi pelajaran penting. Hak menyampaikan pendapat tetap terjamin, namun harus tetap berjalan dalam bingkai tata krama dan budaya yang dijunjung tinggi.
“Bukan berarti melarang orang berbicara,” tambahnya. “Tetapi ingatlah: jika masih bisa diselesaikan melalui duduk bersama dan berdialog, mengapa harus langsung turun ke jalan? Apalagi jika di baliknya tersembunyi kepentingan sempit, kita sudah paham bagaimana akhirnya.” tambahnya.
Pesan yang tersampaikan dari pertemuan ini sederhana namun mendalam: agar seluruh elemen yang mengemban peran pengawasan dapat bekerja secara profesional, tegas namun terukur, serta senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Semua ini demi menjunjung tinggi norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat.
Red.
