Bangkalan, Media Pojok Nasional — Kasus dugaan penggelapan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tengket Jaya kembali mencuat dan menarik perhatian publik.
Seorang pelapor yang sejak awal aktif memantau penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan (BK) Provinsi Jawa Timur, mendesak agar media dan publik terus mengawal jalannya proses hukum, serta mengantisipasi potensi pembungkaman informasi oleh pihak terkait.
Pelapor menyatakan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut dari Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Sebab hingga saat ini, hasil audit belum juga diumumkan ke publik.
“Kami curiga audit ini sengaja ditahan. Sudah terlalu lama masyarakat dibiarkan bertanya-tanya. Dana BK Provinsi itu untuk kesejahteraan warga, bukan untuk dipakai semena-mena oleh oknum tak bertanggung jawab,” tegasnya saat diwawancarai, Selasa (24/06).
Lebih lanjut, ia mempertanyakan transparansi dan integritas proses audit yang dilakukan. Menurutnya, jika tidak ada pelanggaran, seharusnya hasil audit bisa segera diumumkan. Sebaliknya, jika ada temuan penyimpangan, sanksi harus segera dijatuhkan.
“Kalau audit ini bersih, kenapa tidak diumumkan? Kalau memang ada pelanggaran, kenapa tidak ada sanksi? Ini soal transparansi. Jangan sampai publik menduga ada upaya pembungkaman atau perlindungan terhadap pelaku,” ujarnya penuh kegeraman.
Kasus ini berawal dari dugaan penyalahgunaan dana bantuan keuangan yang seharusnya digunakan untuk pengembangan ekonomi desa melalui BUMDes Tengket Jaya.
Alih-alih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dana tersebut justru diduga “menghilang” tanpa pelaporan dan pemanfaatan yang jelas.
Dari penelusuran yang dilakukan, hingga kini belum ditemukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sah atas penggunaan dana tersebut.
Sejumlah warga juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan usaha BUMDes tersebut.
Pelapor berharap, perhatian dan sorotan media dapat menjadi tekanan moral bagi pihak terkait untuk bersikap jujur dan transparan. Ia juga mengajak LSM, tokoh masyarakat, serta lembaga penegak hukum untuk turut serta dalam mengawasi proses ini hingga tuntas.
“Kalau kasus ini dibiarkan, ini jadi presiden buruk bagi pengelolaan dana desa. Hari ini Tengket Jaya, besok bisa desa-desa lain. Media harus jadi mata rakyat. Rekam jejak kasus ini harus tercatat dengan jelas,” pungkasnya penuh harap. (Hanif)
