Surabaya, Media Pojok Nasional –
Komitmen percepatan Program Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Timur kian menunjukkan hasil konkret dan sinergi solid antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi resmi ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Kantor Gubernur Jatim, Rabu (5/10).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi strategis antara BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait percepatan penyelesaian berbagai program pertanahan yang menjadi prioritas nasional.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh mendukung langkah BPN dalam menuntaskan program sertifikasi tanah di seluruh wilayah provinsi, terutama untuk lahan sosial dan keagamaan.
“Pemerintah Provinsi Jatim berkomitmen untuk mendukung penuh penyelesaian program nasional di Jawa Timur. Kami sepakat bersama Kanwil BPN untuk memberikan prioritas dalam penuntasan sertifikasi, baik untuk tanah wakaf maupun seluruh aset milik pemerintah daerah,” ujar Gubernur Khofifah dengan tegas.
Selain tanah sosial dan keagamaan, Pemprov Jatim juga meminta dukungan penuh dari BPN dalam mempercepat proses legalisasi dan sertifikasi aset milik pemerintah daerah yang saat ini masih dalam tahap pendataan dan verifikasi. Langkah ini dinilai krusial untuk menciptakan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum.
Kakanwil BPN Jawa Timur Asep Heri menyampaikan apresiasi mendalam atas kolaborasi dan kesiapan Pemprov Jatim. Ia menilai dukungan pemerintah provinsi sangat vital untuk mewujudkan target besar BPN dalam menciptakan “Kota/Kabupaten Lengkap”, wilayah dengan data pertanahan yang akurat, legal, dan terintegrasi.
“Kami berterima kasih atas dukungan tak terbatas dari Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Jatim. Dengan sinergi ini, kami optimis dapat mempercepat sertifikasi untuk sisa bidang tanah yang ada, sehingga seluruh masyarakat Jatim dan Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum atas aset mereka,”
tutur Asep Heri, penuh optimisme.
Sebagai bentuk nyata komitmen, BPN Jatim menetapkan target ambisius untuk penyelesaian 80.000 sertifikat tanah wakaf di seluruh Jawa Timur. Namun hasil sensus terbaru menunjukkan capaian yang melampaui ekspektasi, yakni 132.000 bidang tanah telah terdata dan siap diserahkan secara serentak kepada masyarakat.
Capaian tersebut menjadi bukti sinergi efektif antara BPN dan Pemprov Jatim dalam mempercepat Reforma Agraria dan sertifikasi aset publik. Gugus Tugas Reforma Agraria di Jawa Timur juga telah memasuki beberapa fase penting, dengan 7 kabupaten/kota yang dinyatakan tuntas dalam penataan aset serta akses reformanya.
Kakanwil Asep Heri menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan sekadar angka, melainkan fondasi bagi keadilan agraria dan kepastian hukum yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.
“Sinergi antara BPN dan Pemprov Jatim adalah wujud nyata dari semangat Melayani, Profesional, dan Terpercaya. Dengan kerja sama yang kuat, kami yakin Jawa Timur akan menjadi model percepatan sertifikasi tanah nasional yang patut dicontoh oleh provinsi lain,”
tegasnya.
Kunjungan kerja tersebut menjadi simbol kuatnya hubungan kelembagaan antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, keduanya bergerak dalam harmoni mewujudkan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (hambaAllah).
