Malang, Media Pojok Nasional — Pada tanggal 27 mendatang menjadi momen penting bagi warga kota Malang untuk menentukan Kepala Daerah, Walikota dan Wakil walikota yang akan memimpin kota Malang selama 5 tahun kedepan.
Harapanya bahwa Walikota dan wakil walikota terpilih berdasarkan kehendak rakyat, pilihan rakyat, bukan walikota dan wakil walikota Malang berdasarkan kehendak kelompok elit politik atau gabungan elit politik yang hanya mengakomodir kepentingan golongan mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat.
Elit politik memiliki banyak peluang untuk menghendaki pemenangan calon seperti money politik (politik uang), memerintahkan ASN untuk mengalang dukungan untuk memenangkan salah satu calon dan melakukan kecurangan suara.
Muhammad Husni Kabit PTKP HMI Cabang Malang menyatakan KPU dan Bawaslu kota Malang belum siap pada pelaksanaan Pilkada tgl 27 November 2024, karena menurutnya esensi dari kesiapan pilkada ialah pelaksanaan Pilkada tgl 27 tanpa money politik (politik uang) dan tanpa kecurangan. Namun kenyataannya 4 hari menjelang pencoblosan surat suara money politik (politik uang) menjadi agenda inti pilkada 2024 di Kota Malang yang ditampilkan di ruang publik, uang-uang dibagikan secara bebas seakan itu merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh hukum.
Money politik selain perbuatan yang melanggar hukum juga merupakan perbuatan yang mencedrai demokrasi dan pelakunya adalah penjahat Demokrasi. Perbuatan demikian itu terjadi yang bisa diduga karena KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada belum siap dan persiapan pelaksanaannya bersifat prematur.
Menurut Muhammad Husni Kabit PTKP HMI Cabang Malang, KPU dan Bawaslu Kota Malang segera mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada tgl 27 November 2024 di kota Malang untuk ditunda dan atau di undur dengan mengajukan permohonan khusus di KPU RI karena kondisinya tidak dapat dipaksa untuk dilaksanakan dan apabila dipaksa dilaksanakan maka sama saja membiarkan kejahatan berjalan lalu di Aaminkan. (Anam)
