
JOMBANG – Media Pokok Nasional
Di Jombang, sampah bisa ditimbang. Anggaran bisa dihitung. Tetapi selisih Rp281.536.500 dalam dua angka pengangkutan sampah belum memperoleh penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Miftahul Ulum.
Dokumen Rencana Kerja (Renja) 2026 mencatat Rp4.448.759.450 untuk target pengangkutan 61.115,6 ton sampah. Data penganggaran Februari 2026 justru menunjukkan Rp4.167.222.950.
Selisihnya Rp281,5 juta. Bukan angka imajiner. Bukan pula otomatis uang hilang. Dua dokumen itu mencatat nominal berbeda yang dasar penyesuaiannya belum diperoleh redaksi.
Persoalan melebar ketika angka lainnya diperiksa, Total anggaran penanganan sampah 2026 mencapai Rp14.215.067.876, turun dari Rp15.411.556.580 pada 2025. Pagu Program Pengelolaan Persampahan dalam Renja tercatat Rp11.371.694.697.
Namun, belanja pengangkutan naik Rp401.236.960. Operasional dan pemeliharaan ikut meningkat Rp240.798.974 menjadi Rp2.555.857.374.
Anggaran keseluruhan turun. Dua pos belanja naik. Selisih ratusan juta muncul di antara dokumen.
Di balik angka tersebut terdapat pembelian solar, perjalanan truk, biaya perawatan, serta pembayaran pekerjaan.
Berapa liter solar dibeli? Berapa perjalanan dilakukan? Berapa ton sampah diangkut? Apakah biaya pemeliharaan sesuai pekerjaan pada 54 unit sarana dan prasarana yang ditargetkan?
Pertanyaan itu dapat diuji melalui kontrak, catatan operasional, bukti pembelian, dan laporan pembayaran.
Satu paket pemeliharaan mesin berkode 11099906000, dengan HPS sekitar Rp103,8 juta, juga tercatat dibatalkan dalam portal pengadaan pihak ketiga. Alasan pembatalannya belum terkonfirmasi melalui LPSE.
Sementara itu, data Februari 2026 menunjukkan timbulan sampah Jombang sekitar 530 ton sehari. Sebanyak 157 ton dilaporkan tertangani.
Sampah memiliki angka produksi. Kendaraan memiliki catatan perjalanan. Pengeluaran memiliki bukti pembayaran. Seluruhnya bisa dicocokkan.
Kepala DLH Jombang, Miftahul Ulum, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi redaksi yang telah berlangsung beberapa hari.
Belum terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya korupsi ataupun kerugian negara. Perbedaan pagu perencanaan dan penganggaran juga tidak otomatis merupakan penyimpangan.
Namun, dasar perubahan Rp281,5 juta, rincian belanja operasional, dan realisasi pemeliharaan masih memerlukan penjelasan berdasarkan dokumen resmi.
Sampah yang diangkut meninggalkan catatan tonase. Uang yang dibelanjakan meninggalkan dokumen. Redaksi masih menunggu penjelasan yang mempertemukan keduanya.
Hak jawab Kepala DLH Jombang dan seluruh pihak terkait tetap terbuka.
(Ayyubi)
