Indonesia, Media Pojok Nasional –
Di tengah tuntutan profesionalisme, muncul ironi yang tak bisa lagi disangkal: sebagian pejabat justru lebih percaya pada bisikan yang miskin keilmuan, ketimbang pada pandangan mereka yang jelas kapasitasnya. Ini bukan sekadar kekeliruan penilaian, melainkan gejala serius dari kepemimpinan yang mulai kehilangan kompas nalar.
Fenomena ini memperlihatkan pembalikan nilai. Orang yang kaya ilmu, teruji pengalaman, dan berhati-hati dalam berbicara justru kerap diabaikan. Sebaliknya, mereka yang lihai merangkai kata, membangun opini, bahkan memelintir fakta, justru lebih didengar. Retorika mengalahkan substansi. Kesan mengalahkan kebenaran.
Dalam lanskap ini, perlu diwaspadai kehadiran oknum, termasuk yang mengatasnamakan profesi jurnalistik, yang sesungguhnya minim bahkan nyaris nol dalam keilmuan, namun cerdas memainkan manipulasi. Dengan bisikan yang dibungkus seolah-olah informasi, mereka berupaya menguasai cara pandang pejabat, menggiring keputusan, dan perlahan menyingkirkan pihak-pihak yang benar-benar kompeten. Tujuannya bukan kebenaran, melainkan pengaruh.
Pola yang dimainkan nyaris seragam: membangun kedekatan personal, menyusupkan narasi setengah benar, menebar keraguan terhadap yang berilmu, lalu memposisikan diri sebagai sumber “kepercayaan”. Dalam tahap tertentu, adu domba menjadi instrumen, dan pejabat, tanpa sadar, berubah dari pengambil keputusan menjadi objek kendali.
Dampaknya tidak kecil. Ketika keputusan lahir dari pengaruh manipulatif, bukan dari basis keilmuan, maka kebijakan kehilangan arah. Yang tersingkir adalah kualitas, yang dirusak adalah kepercayaan publik.
Perlu disadari: orang berilmu tidak selalu paling vokal. Mereka sering memilih diam karena menjaga integritas. Namun diam bukan berarti kosong, justru di situlah kedalaman yang kerap tak terbaca oleh kepemimpinan yang terburu-buru.
Ini saatnya pejabat bersikap tegas: menguji setiap informasi, menimbang setiap suara, dan kembali menjadikan keilmuan sebagai fondasi utama. Sebab ketika yang tanpa ilmu diberi ruang mengendalikan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi, melainkan masa depan kebijakan itu sendiri. (hambaAllah).
