Tuban, Media Pojok Nasional – Sejak akhir 2025, sejumlah perilaku ASN Tuban kembali menjadi sorotan publik. Beberapa kasus yang mencuat meliputi pegawai yang bolos hampir tiga tahun tapi tetap menerima gaji, mobil dinas yang diganti plat, pengisian BBM subsidi untuk kepentingan pribadi, hingga kasus penganiayaan oleh staf Kecamatan Parengan terhadap pegawai SPBU.
Pengamat menilai bahwa semua itu mencerminkan kegagalan BKPSDM Tuban dalam mengawal disiplin dan profesionalisme ASN. Seorang sumber terpercaya menyatakan, “Jika pengangkatan, pembinaan, dan pengawasan dilakukan profesional, perilaku menyimpang seperti ini bisa dicegah.”
Ironisnya, meskipun kasus-kasus ini viral, BKPSDM dan Pemkab Tuban belum mengambil tindakan tegas. Situasi ini memunculkan penilaian negatif publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPW LSM GMAS, Mico, menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat. “Kebobrokan internal wajib diperbaiki agar pelayanan publik, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
Dengan kondisi ini, publik menilai BKPSDM dan Pemkab Tuban layak mendapat “rapor merah”. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi Kepala BKPSDM, Fien Roekmini, untuk segera memperbaiki pengawasan ASN.
Red.
