Bangkalan, Media Pojok Nasional – Kondisi Jalan Raya Telang–Kamal di wilayah Madura Utara, tepatnya di kawasan Maduratex, menuai keluhan dari masyarakat. Permukaan jalan yang bergelombang akibat pengaspalan tambal sulam yang tidak rata dinilai membahayakan pengguna jalan dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas, khususnya bagi pengendara sepeda motor.
Pantauan di lapangan menunjukkan, hasil perbaikan bersifat sementara tersebut menyisakan perbedaan elevasi permukaan jalan. Kondisi ini memaksa pengendara mengurangi kecepatan secara mendadak dan meningkatkan risiko tergelincir, terutama pada malam hari dan saat hujan.
Sejumlah warga mengaku resah. Menurut mereka, kerusakan jalan sebenarnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 100 meter, namun metode penanganan yang dilakukan dinilai kurang memperhatikan aspek keselamatan jangka panjang.
“Ini cuma sekitar 100 meter, tapi kenapa tidak di-hotmix penuh sekalian? Malah jadi bergelombang dan berbahaya,” ujar salah seorang warga, Rabu (17/12).
Keluhan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas pelayanan infrastruktur tidak hanya diukur dari adanya perbaikan, tetapi juga dari ketepatan metode, standar keselamatan, dan keberlanjutan hasil pekerjaan. Terlebih, ruas Jalan Raya Telang–Kamal merupakan jalur vital dengan tingkat lalu lintas yang cukup padat setiap harinya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan, melalui Kabidnya Guntur Setiadi, menjelaskan bahwa ruas jalan di kawasan Maduratex merupakan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Maduratex itu jalan nasional, Mas,” jelas Guntur Setiadi, Kabid PUPR Bangkalan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangkalan tidak akan bersikap pasif. Sebagai bagian dari tanggung jawab koordinatif pelayanan publik, pihaknya akan melakukan komunikasi resmi dengan instansi berwenang.
“Kami coba nanti bersurat ke balai,” imbuhnya, merujuk pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) sebagai penanggung jawab ruas tersebut.
Respons tersebut diapresiasi oleh warga, salah satunya Syaiful Anam, yang menilai langkah koordinasi lintas kewenangan merupakan bagian penting dari etika pelayanan birokrasi.
“Terima kasih atas respons dan tindak lanjutnya. Kami tunggu kabar hasil bersuratnya,” ujar Syaiful Anam.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan infrastruktur tidak selalu berhenti pada batas kewenangan administratif, melainkan menuntut kehadiran aktif birokrasi dalam memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Koordinasi yang cepat, transparan, dan berorientasi pada solusi menjadi kunci agar keluhan publik tidak berlarut-larut.
Masyarakat berharap, tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut dapat berujung pada perbaikan menyeluruh dan berstandar teknis yang layak, sehingga Jalan Raya Telang–Kamal kembali aman dan nyaman dilalui. Infrastruktur yang baik bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi juga cerminan tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.
(Red)
