Bangkalan, Media Pojok Nasional – Upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata menunjukkan arah kebijakan yang semakin terukur dan berorientasi pada prinsip good governance. Di bawah kepemimpinan Bupati Bangkalan Lukman Hakim, pembangunan pariwisata tidak lagi dipandang sebatas proyek fisik, melainkan sebagai ekosistem ekonomi yang melibatkan masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha lokal.
Komitmen tersebut tercermin dari keberpihakan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung kegiatan dan destinasi wisata. Penyediaan sarana-prasarana dinilai sebagai langkah strategis agar aktivitas pariwisata dapat berjalan optimal, aman dan berkelanjutan.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, potensi wisata Bangkalan memiliki peluang besar untuk berkembang sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Memberikan fasilitas kegiatan atau wisata ini sehingga kemungkinan bisa terlaksana dengan baik. Dan ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi,” ujar Lukman pada momen peresmian atau grand opening tretan cafe dan tretan waterpark di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger pada Sabtu (27/12) siang.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance yang menekankan partisipasi publik, akuntabilitas dan keberlanjutan. Pemerintah daerah tidak berjalan sendiri, melainkan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen, mulai dari tokoh masyarakat, komunitas wisata, hingga pelaku ekonomi kreatif.
Keterlibatan banyak pihak menjadi kunci agar kebijakan pariwisata tidak elitis, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, sebetulnya kita juga terlibat. Seperti yang disampaikan Kakanda Haji Kur tadi, bahwa tiga tahun lalu kita memimpikan sebuah sarana-prasarana,” lanjutnya, menggambarkan bahwa pembangunan yang kini mulai terwujud merupakan hasil proses panjang, dialog dan konsistensi kebijakan.
Dari sudut pandang tata kelola pemerintahan yang baik, kebijakan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara perencanaan dan implementasi. Apa yang dahulu menjadi mimpi dan gagasan kini perlahan diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar wacana. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lebih jauh, Lukman menyatakan pengembangan pariwisata sebagai sumber PAD juga mencerminkan visi kemandirian fiskal daerah. Ketika sektor wisata tumbuh, maka efek bergandanya (multiplier effect) akan dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari peningkatan UMKM, jasa transportasi, kuliner lokal, hingga sektor perhotelan dan ekonomi kreatif lainnya. PAD meningkat, ekonomi rakyat bergerak, dan ketergantungan pada transfer pusat dapat ditekan.
Kebijakan Bupati Bangkalan Lukman Hakim ini patut diapresiasi sebagai contoh praktik good governance di tingkat daerah, dimana pembangunan tidak hanya mengejar angka, tetapi juga memperhatikan proses, keterlibatan publik, dan dampak jangka panjang.
Tantangannya ke depan adalah memastikan pengelolaan pariwisata dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap menjaga kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.
Dengan tata kelola yang konsisten dan partisipatif, sektor pariwisata Bangkalan berpotensi menjadi lokomotif utama peningkatan PAD sekaligus simbol keberhasilan kepemimpinan daerah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
(Anam)
