Lamongan, Media Pojok Nasional –
Hasil penilaian Sistem Informasi Keuangan Kinerja Desa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Desa Botoputih, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, mendapat nilai nol dalam kategori kinerja tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.
Nilai nol ini menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan dan integritas Kepala Desa Botoputih, Rudi Santoso, dalam mengelola pemerintahan desa. Tidak dapat dikonfirmasi terkait hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa diduga tidak serius dalam mengelola pemerintahan desa.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Botoputih, Rudi Santoso, tidak membuahkan hasil. Bahkan, Kepala Desa memblokir nomor wartawan yang mencoba menghubungi untuk meminta keterangan terkait hasil penilaian ini.
Penilaian ini dilakukan berdasarkan dua kriteria, yaitu ketersediaan laporan konsolidasi realisasi APBDes semester II TA 2023 dan ketersediaan APBDes tahun anggaran 2024. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Desa Botoputih tidak memenuhi kedua kriteria tersebut.
Sanksi yang diperoleh Desa Botoputih karena nilai nol ini adalah pengurangan Dana Desa untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, desa ini juga akan mendapat bimbingan dan pengawasan dari Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja keuangan desa.
Kegagalan Desa Botoputih dalam mengelola keuangan desa menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, kegagalan dalam mengelola keuangan desa dapat menyebabkan Dana Desa tidak digunakan secara efektif.
Dalam konteks ini, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Botoputih harus bertanggung jawab atas kinerja keuangan desa dan harus memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (hamba Allah).
