Gresik, Media Pojok Nasional – Pemandangan kurang mengenakkan dikantor Desa Randupadangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, terlihat jelas mobil siaga desa yang tak bayar pajak.
Mobil dinas bernomor polisi W 1410 AP jenis minibus milik Pemdes Randupadangan secara kasat mata tampak mati pajak alias tidak bayar pajak kendaraan setelah jatuh tempo.
Salah seorang warga setempat menyatakan heran jika ada mobil plat merah menunggak pajak.
Menurutnya, mobil siaga desa dengan plat mati tak seharusnya diperlihatkan terang-terangan sebab akan dianggap sebagai contoh untuk tidak taat bayar bajak oleh masyarakat.
“Kok bisa ya? Masak pemerintah Desa gak punya uang untuk bayar. Kalo warga mungkin masih kelilit utang dan sebagainya. Yang begini ini bisa membuat masyarakat untuk malas bayar pajak. Wong pimpinannya aja gak bayar,” komentarnya saat diperlihatkan foto, kamis ( 08/ 01 /2025).
“Ya jangan hanya masyarakat kecil saja yang diimbau untuk taat pajak. Mereka (Pemdes Randupangang ) juga juga dong,” pintanya.
diketahui, bahwa melakukan pembayaran pajak kepada negara merupakan bukti bakti kepada negara.
Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara (APBN) dan anggaran pembangunan daerah (APBD).
Oleh karena itu, penting bagi orang pribadi dan badan untuk membayar pajak sebagai bukti ketaatan bernegara.
Menurut Sekdes Randupadangan, ketika dikonfirmasi, kamis (08/01/2025) menjelaskan terkait hal tersebut memang sengaja dibiarkan karena tidak ada anggaran untuk mengurus perpanjangan plat nomor mobil siaga,
“Iya memang mati itu tidak diurus karena tidak ada dana anggaran untuk perawatan dan perpanjangan plat nmr mobil siaga ,” Singkat Sekdes Randupadagangan
Pentolan LSM FPSR, Aris Gunawan mengatakan seharusnya pihak Pemdes Randupangan bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya.
Masyarakat tidak tahu ataupun tidak mengerti mengenai aturan penganggaran di lingkup Pemdes namun yang jelas terlihat oleh mata bahwa mobil siaga Desa mati plat sejak juli 2024
“Pemprov Jatim sudah membuka program penghapusan denda pajak kendaraan, namun ternyata pihak Pemdes Randupadangan sendiri malah terkesan tidak memberikan contoh yang baik.” Ungkapnya.
“Saya berharap Pemerintah Desa Randupadangan bisa menjadi panutan masyarakatnya,” Pungkasnya.
Red.
