
LAMONGAN, MEDIA POJOK NASIONAL
Wantono Gono Putro, Kepala SMAN 1 Kedungpring, Kabupaten Lamongan, tampaknya perlu menjelaskan keberanian di balik dugaan kebijakan infak wajib Rp4 juta bagi siswa kelas X. Di tengah program pendidikan gratis yang diusung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, nominal jutaan rupiah justru disebut menjadi kewajiban orang tua.
Empat juta rupiah belum cukup? Informasi yang mengemuka menyebut tambahan Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, bahkan terdapat keluhan pembayaran tanpa kuitansi. Belum jelas siapa yang meminta, menerima, dan mencatat uang tersebut.
Dengan total 1.276 siswa, nilai Rp4 juta per anak setara Rp5,104 miliar apabila dikenakan kepada seluruh siswa. Namun, karena dugaan pembayaran menyangkut kelas X, potensi sebenarnya harus dihitung berdasarkan jumlah siswa kelas tersebut.
Belum termasuk informasi biaya kunjungan kampus ke Malang Rp600 ribu dan perjalanan ke Yogyakarta Rp700 ribu. Seluruh informasi pembayaran ini masih memerlukan verifikasi.
Wantono tentu bukan orang asing dalam dunia pendidikan. Sebagai kepala sekolah negeri, ia berkewajiban memahami batas antara sumbangan sukarela dan pungutan yang dilarang.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada masa kepemimpinan Khofifah memperkenalkan program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas), dengan dukungan BPOPP dan BOS untuk meringankan biaya pendidikan SMA/SMK negeri. Meski skema program tersebut telah mengalami perubahan, prinsip penggalangan dana sekolah tetap tunduk pada ketentuan hukum.
Pasal 10 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 mengatur penggalangan dana komite sekolah berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. Pasal 12 huruf b melarang komite memungut uang dari peserta didik maupun orang tuanya.
Jika benar diwajibkan, kebijakan Rp4 juta itu bukan sekadar bertolak belakang dengan semangat pendidikan gratis Khofifah, melainkan juga berpotensi melanggar ketentuan penggalangan dana sekolah.
Upaya konfirmasi kepada Wantono belum berhasil. Nomor selulernya dilaporkan tidak aktif ketika dihubungi.
Wantono memimpin sekolah negeri yang memperoleh dukungan pembiayaan pemerintah. Ia bertanggung jawab menjelaskan setiap kebijakan penghimpunan dana di lingkungan sekolahnya. (Ayyubi).
