
GRESIK, MEDIA POJOK NASIONAL
Dua paket pemeliharaan kendaraan dinas Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, tahun anggaran 2026 tercatat dengan nilai identik, masing-masing Rp36.940.000. Total Rp73.880.000, melalui RUP 62976401 dan 62976440.
Kedua paket tersebut ditemukan dalam penelusuran 97 paket pengadaan Kecamatan Bungah dengan total pagu Rp527.931.292.
Camat Bungah, Moh. Izzul Muttaqin, saat dikonfirmasi Kamis (19/11/2026), menjelaskan bahwa kedua paket memiliki subkegiatan berbeda.
Satu paket untuk kendaraan dinas jabatan berupa Toyota Terios yang digunakan camat. Paket lainnya untuk kendaraan dinas operasional, yakni Toyota Innova dan Isuzu Panther.
Menurut Izzul, nilai Rp36,94 juta merupakan standar biaya pemeliharaan per unit dalam setahun.
“Dasar perhitungannya kedua kendaraan itu kegunaan dan kebutuhannya sama lagian kiita jg memakai dasar aturan yng ada di sirup yng di sipd ssh nya jg sama,” jelasnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, satu unit Terios mendapat alokasi Rp36,94 juta, sedangkan dua kendaraan operasional, Innova dan Panther, memperoleh pagu gabungan Rp36,94 juta.
Tiga aspek pertanggungjawaban anggaran masih memerlukan pemeriksaan dokumen.
Pertama, rincian volume dan kebutuhan pemeliharaan setiap kendaraan dalam RKA/DPA.
Kedua, kesesuaian penggunaan Standar Satuan Harga (SSH) dengan perhitungan kebutuhan masing-masing kendaraan.
Ketiga, realisasi pembayaran, identitas penyedia, faktur servis, penggantian suku cadang, dan bukti pelaksanaan pekerjaan.
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan RKA-SKPD. Sementara Perbup Gresik Nomor 18 Tahun 2025 beserta perubahannya menjadi pedoman standar satuan harga tahun anggaran 2026.
Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah juga mengatur prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan.
Penjelasan Camat Bungah telah menguraikan perbedaan peruntukan kedua paket. Namun, rincian perhitungan anggaran dan dokumen realisasi pemeliharaan ketiga kendaraan belum diperoleh dalam penelusuran ini.
Media Pojok Nasional melanjutkan penelusuran terhadap RKA/DPA, kontrak, serta bukti pembayaran untuk memastikan kesesuaian antara pagu dan realisasi anggaran.
Penelusuran berlanjut. (Ayyubi).
