GRESIK, Media Pojok Nasional
Satu tahun pelaporan. Dua properti tambahan. Kekayaan bertambah Rp1,29 miliar. Angka-angka itu tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, S.T., M.T.
Pada 2024, kekayaan bersihnya mencapai Rp3.505.488.793. Dalam laporan 2025 yang disampaikan pada 21 Januari 2026, nilainya menjadi Rp4.799.855.172. Bertambah Rp1.294.366.379 atau 36,92 persen.
Nilai tanah dan bangunan meningkat dari Rp3,2 miliar menjadi Rp4,5 miliar. Delapan aset tercatat dalam laporan terbaru: enam di Gresik masing-masing senilai Rp650 juta, Rp750 juta, Rp750 juta, Rp650 juta, Rp900 juta, dan Rp400 juta; satu properti di Surabaya Rp250 juta; serta tanah seluas 3.095 meter persegi di Lamongan Rp150 juta.
Dua properti di Gresik yang belum tercantum dalam laporan 2024 masing-masing berupa tanah dan bangunan seluas 72/40 meter persegi senilai Rp900 juta serta 120/45 meter persegi senilai Rp400 juta. Keduanya dilaporkan sebagai hasil sendiri.
Catatan kekayaan berlanjut ke kendaraan: Toyota Kijang Innova 2019 senilai Rp250 juta serta dua sepeda motor Honda masing-masing Rp8 juta dan Rp18 juta. Harta bergerak lainnya Rp9 juta, kas Rp14.855.172, sedangkan surat berharga dan harta lainnya tidak tercatat nilainya. Utang Rp25 juta pada laporan 2024 juga tidak lagi dilaporkan.
Lantas, bagaimana perbandingannya dengan gaji sebagai aparatur negara? Dokumen resmi DLH tahun 2025 mencantumkan Sri Subaidah berpangkat Pembina Tingkat I, golongan IV/b.
Mengacu PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok golongan IV/b dengan asumsi masa kerja golongan 26 tahun sebesar Rp5.128.300 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan eselon II/b Rp2.025.000, diperoleh simulasi Rp7.153.300 sebulan atau Rp85.839.600 setahun.
Perbandingannya: kenaikan kekayaan Rp1,29 miliar dalam satu periode pelaporan setara sekitar 15 tahun akumulasi gaji pokok dan tunjangan jabatan berdasarkan simulasi tersebut, bahkan jika seluruhnya tidak dibelanjakan.
Namun, itu bukan penghasilan aktual Sri Subaidah. Perhitungan belum mencakup tambahan penghasilan pegawai (TPP), tunjangan lainnya, kemungkinan pendapatan sah di luar jabatan, maupun perubahan nilai aset. Karena itu, perbandingan tersebut tidak dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan.
Sri Subaidah menjabat Kepala DLH Gresik sejak Februari 2023. Pengumuman LHKPN tidak memerinci tanggal perolehan, sumber pembiayaan, ataupun transaksi di balik dua properti tambahan senilai Rp1,3 miliar tersebut.
Redaksi sebelumnya belum memperoleh tanggapan Sri Subaidah terkait konfirmasi pengadaan DLH. Sementara itu, klarifikasi khusus mengenai perkembangan kekayaan dan sumber perolehan dua properti tambahan masih diperlukan.
Kenaikan kekayaan membutuhkan pemeriksaan sumber penghasilan, riwayat perolehan aset, serta kemungkinan perubahan nilai harta.
Dua laporan telah tersedia. Selisih Rp1,29 miliar dapat dihitung. Dua properti tambahan telah tercatat. Kini yang perlu ditelusuri bukan sekadar besarnya kekayaan seorang kepala dinas, melainkan bagaimana pertambahannya diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ayyubi)
