Bangkalan, Media Pojok Nasional — Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menegaskan komitmennya menjaga stabilitas iklim usaha di tengah pemeriksaan pengusaha rokok asal Madura, H. Khairul Umam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain menyampaikan harapan agar proses hukum berjalan dengan hasil terbaik, Lukman Hakim juga memaparkan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Bangkalan guna memastikan para pelaku usaha tetap dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan.
Menurutnya, langkah pertama yang menjadi perhatian utama adalah memastikan stabilitas iklim usaha tetap kondusif. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu memberikan kepastian kepada para pelaku usaha, khususnya sektor rokok di Bangkalan, agar aktivitas bisnis tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, Pemkab Bangkalan akan memperkuat pembinaan dan pengawasan melalui dinas terkait. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi terkait perizinan, cukai, serta ketentuan legalitas usaha agar para pengusaha tidak terjebak dalam pelanggaran hukum.
“Pembinaan akan terus kita tingkatkan agar pelaku usaha memahami aturan dan bisa menjalankan usahanya secara sah,” ujarnya.
Langkah ketiga yang disiapkan adalah mendorong kemudahan perizinan. Pemerintah daerah berkomitmen menyederhanakan proses administrasi serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, sehingga tidak mengalami kendala dalam mengurus legalitas.
Selain itu, Lukman Hakim juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui dialog dan koordinasi berkelanjutan, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
Tak kalah penting, Pemkab Bangkalan juga akan memperkuat sinergi dengan instansi terkait, termasuk Bea Cukai dan aparat penegak hukum. Koordinasi ini bertujuan memastikan pengawasan berjalan efektif tanpa menghambat pertumbuhan usaha yang legal.
Dengan lima langkah tersebut, Lukman Hakim berharap para pengusaha rokok di Bangkalan tetap mampu berkembang secara sehat, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Ia juga menegaskan bahwa proses hukum yang tengah berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap dihormati, sembari memastikan dunia usaha di daerah tidak terdampak secara negatif.
