Gresik, Media Pojok Nasional — Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Gerindra, Moh. Zaifudin yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV, menggelar kegiatan reses masa persidangan III tahun 2025. Pada kesempatan ini politikus muda yang energik menyambangi warga masyarakat di Dusun Betro, Desa Sumbergede, Kecamatan Wringinanom, Minggu (27/7/2025) malam.
Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam suasana penuh antusias, warga menyampaikan beragam persoalan yang dihadapi, terutama di bidang kesehatan, ketersediaan pupuk, serta perbaikan infrastruktur.
Isu kesehatan menjadi sorotan utama warga, terutama terkait pelayanan dan kendala kepesertaan BPJS, termasuk jenis layanan yang belum bisa dicover secara optimal. Selain itu, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk subsidi juga dikeluhkan petani, karena berdampak langsung pada hasil pertanian mereka.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyuarakan kebutuhan akan peningkatan infrastruktur desa, mulai dari jalan lingkungan hingga saluran irigasi, yang dinilai masih perlu perhatian pemerintah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Moh. Zaifudin menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui fungsi legislasi dan penganggaran. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat agar program pembangunan dapat tepat sasaran.
”fokus utama di dusun adalah infrastruktur karena daerah ini menjadi perbatasan langsung dengan kabupaten Mojokerto, walaupun secara kewenangan itu ada di pemerintah desa tetapi kita tidak tinggal diam, secara maksimal akan kita bantu untuk merealisasikannya”, tegas Zaifudin.
“Kami akan kawal dan sampaikan semua masukan ini ke pembahasan di DPRD. Karena tugas kami bukan hanya membuat kebijakan, tapi juga memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti,” tegas politikus muda yang akrab dipanggil mas Udin ini.
Reses ini sekaligus menjadi bukti kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya, sekaligus forum yang strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.
(Gus).
