Nganjuk, Media Pojok Nasional –
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk di bawah kepemimpinan Puguh Harnoto, S.STP., MM. semakin menunjukkan sikap tegas dalam mendukung program nasional pemberantasan korupsi. Salah satu strategi utamanya: mendorong pemanfaatan Whistleblower System (WBS) di lingkungan ASN dan perangkat desa.
Lewat unggahan resmi, Dinas PMD menggaungkan pentingnya WBS, “Halo Sobat ASN, apakah kalian tahu pentingnya Whistleblower System (WBS) di lingkungan kerja kita?”
WBS merupakan kanal rahasia dan aman untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan anggaran hingga gratifikasi.
Puguh Harnoto menegaskan, WBS bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari gerakan menuju tata kelola pemerintahan desa yang bersih.
“Kami jamin perlindungan identitas pelapor. Pelapor adalah mitra perubahan. ASN tidak boleh diam jika melihat penyimpangan,” tegasnya, Sabtu (3/5/2025).
Data KPK hingga April 2025 menunjukkan, pelaporan lewat WBS meningkat 22% dibanding tahun lalu. Ini menandakan kesadaran ASN dan publik dalam mengawasi birokrasi makin tumbuh.
Selain kampanye digital, Dinas PMD Nganjuk juga tengah menyusun agenda sosialisasi WBS langsung ke desa-desa. Fokus utama adalah memberikan pemahaman kepada perangkat desa, BPD, dan masyarakat tentang tata cara pelaporan dan pentingnya menjaga integritas.
Langkah ini sangat relevan mengingat desa kerap menjadi titik rawan korupsi, terutama dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan mendorong pelaporan dini, potensi kerugian negara bisa ditekan sejak awal.
Kunjungi kanal resmi inspektorat atau instansi terkait, Siapkan bukti pelanggaran (dokumen, foto, kronologi), Pastikan laporan akurat dan jujur, Identitas pelapor dijamin dirahasiakan.
Dorongan dari Puguh Harnoto, S.STP., MM. ini adalah sinyal kuat bahwa budaya tutup mata di birokrasi harus diakhiri, Satu laporan bisa menyelamatkan dana publik. Satu keberanian bisa menyelamatkan pembangunan.
Berani Lapor? Sekarang Waktunya. (hamba Allah).
