Terusir dari Alun-Alun Tuban: Jeritan Kusir Delman yang Kehilangan Nafkah di Tanah Sendiri

Tuban, Media Pojok Nasional –
Derap kuda yang selama ini menjadi bagian dari identitas Alun-Alun Tuban kini perlahan menghilang. Para kusir delman, yang bertahun-tahun menggantungkan hidup di pusat kota, kini terjepit oleh kebijakan pemerintah daerah. Larangan beroperasi di sekitar alun-alun membuat mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan.

Dalam sebuah surat terbuka yang disampaikan oleh Paguyuban Delman dan Pelestari Delman Tuban, para kusir memohon agar mereka diizinkan kembali mencari nafkah di area yang telah lama menjadi ladang rezeki mereka. “Kami hanya bisa mengandalkan wisata seperti alun-alun Tuban untuk bertahan hidup,” tulis mereka dengan harapan besar agar kebijakan ini dapat dikaji ulang.

Namun, respons pemerintah daerah masih terkesan menggantung. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat forum lalu lintas dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Meski demikian, mereka mengisyaratkan adanya kemungkinan diskusi ulang di masa depan, meskipun belum ada kepastian kapan akan dilakukan.

Larangan ini tidak hanya mematikan mata pencaharian kusir delman, tetapi juga mengancam keberlanjutan salah satu tradisi lokal yang telah lama menjadi bagian dari wajah wisata Tuban. Delman bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga simbol budaya yang kini terpinggirkan oleh modernisasi.

Di tengah kebijakan ini, pertanyaan besar pun muncul: Apakah ada solusi nyata dari pemerintah daerah? Apakah ada rencana relokasi atau program alternatif yang dapat memastikan para kusir tetap bisa menghidupi keluarga mereka?

Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya mengeluarkan larangan tanpa solusi. Jika alasan pelarangan adalah faktor lalu lintas dan kebersihan, maka seharusnya ada langkah kompromi, misalnya penetapan jalur khusus, jadwal operasional terbatas, atau pengelolaan kebersihan yang lebih baik.

Dalam era di mana kebijakan harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat kecil, Pemkab Tuban diharapkan segera mengadakan forum diskusi yang konkret dan solutif. Rakyat menunggu bukan hanya keputusan, tetapi juga kepedulian. (hamba Allah).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *