Surabaya, Media Pojok Nasional –
Proyek renovasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) Babat Jerawat di Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, Surabaya, kini menjadi sorotan tajam publik. Program yang sejatinya bertujuan mempercantik kawasan kuliner tersebut justru menuai kritik lantaran pelaksanaan di lapangan dinilai amburadul dan tidak sesuai spesifikasi teknis.
Pantauan Media Pojok Nasional di lokasi menunjukkan sejumlah kejanggalan. Dinding bangunan tampak tidak rata, sambungan keramik tidak rapi, dan material yang digunakan dinilai tidak memenuhi standar mutu konstruksi. Progres pekerjaan juga berjalan lamban, memunculkan dugaan lemahnya kontrol dan pengawasan dari pihak pelaksana.
“Kami sangat kecewa. Pekerjaannya asal-asalan dan kualitasnya buruk. Kalau begini, sebentar rusak lagi. Pedagang yang dirugikan,” ujar salah satu pedagang SWK Babat Jerawat yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (11/10/2025).
Sorotan publik kini mengarah pada Kasi Pembangunan Kecamatan Pakal, Bagus, yang disebut kurang aktif memantau proyek tersebut. Sejumlah sumber internal menyebut Bagus jarang turun langsung ke lapangan, sehingga kualitas pekerjaan menjadi sulit dikontrol dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Tokoh masyarakat Babat Jerawat juga menyampaikan keprihatinan mendalam. Mereka menilai proyek yang menggunakan dana publik seharusnya dikerjakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prosedur teknis.
“SWK Babat Jerawat ini bukan proyek kecil. Ini simbol ekonomi rakyat. Kalau pengerjaannya tidak benar, maka yang dirugikan adalah masyarakat. Pemkot Surabaya harus turun tangan, evaluasi segera, dan beri sanksi tegas bila ada kelalaian,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Pakal belum memberikan keterangan resmi. Media Pojok Nasional masih berupaya menghubungi Bagus untuk klarifikasi dan tanggapan atas dugaan pelanggaran spesifikasi tersebut.
Kasus ini menjadi catatan serius bagi Pemerintah Kota Surabaya agar lebih memperketat pengawasan terhadap setiap proyek infrastruktur publik, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Transparansi, profesionalitas, dan integritas menjadi kunci agar setiap pembangunan benar-benar membawa manfaat, bukan justru menjadi beban baru bagi warga.
Red.
