Mojokerto, Media Pojok Nasional –
Dugaan pungutan liar di SMAN 1 Bangsal, Kabupaten Mojokerto, memicu kegaduhan di kalangan orang tua siswa. Sekolah negeri yang seharusnya gratis itu diduga menarik Dana Peningkatan Mutu (DPM) sebesar Rp230 ribu per bulan dan Rp735 ribu per tahun per siswa.
Dalam forum resmi wali murid, pihak sekolah bahkan memaparkan kebutuhan tahunan senilai Rp3,48 miliar untuk program kurikulum, kesiswaan, sarpras, hingga kehumasan. Padahal, seluruh biaya operasional sekolah negeri telah ditanggung melalui BOS, BOSDA, dan program bantuan pendidikan lain dari pemerintah.
Sejumlah wali murid menilai pungutan itu tidak transparan dan terasa wajib, bukan sukarela sebagaimana diatur Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. “Kami tak pernah menerima laporan ke mana uang itu digunakan,” ujar salah satu wali murid.
Sementara pihak sekolah memilih bungkam saat dikonfirmasi, isu ini justru sampai ke telinga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ketika ditanya soal praktik pungutan di sekolah negeri, Khofifah memberikan jawaban tegas yang membuat banyak pihak terdiam.
“Kalau memang ada yang melanggar, laporkan. Kita tidak main-main. Sudah banyak kepala sekolah yang saya tindak karena pungutan semacam itu,” ucap Khofifah dengan nada tegas.
Komentar singkat namun keras itu seolah menjadi tamparan bagi pengelola sekolah yang mencoba mengakali aturan pendidikan gratis. Kini, semua mata tertuju pada langkah Dinas Pendidikan Jawa Timur: apakah kasus SMAN 1 Bangsal akan diusut tuntas, atau kembali tenggelam seperti isu-isu sebelumnya. (hambaAllah).
