Bangkalan, Media Pojok Nasional — Sehubungan dengan program bantuan dari PT PHE WMO (Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore) untuk pantura di Kabupaten Bangkalan sangat miris dan mengecewakan masyarakat setempat, banyak keluhan dari tokoh karena dinilai pelaksanaan penyaluran program bantuan tersebut pelaksanaannya ketidak transparan.
Diantaranya yang dinilai tidak transparan tersebut oleh tokoh setempat saat pelaksanaan penyaluran bantuam dari PHE WMO di Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan.
“Saya Moh Junaidi Syah Sebagai Ketua BIDIK (Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas tipikor) DPC Bangkalan menerima aduan dari tokoh dan kades di kecamatan sepuluh atas program-program dari PHE WMO baik CSR ataupun Bantuan lainnya, karena belum pernah menerima bantuan apapun dari PHE WMO. Tapi ternyata ada sebagian warga di Kecamatan Sepulu menerima bantuan dari PHE WMO yang langsung dari pihak kecamatan,” terang Junaidi pada media ini setelah dirinya mengaku mengetahui adanya penyaluran bantuan tersebut pada warga sekitar.
Pihaknya selaku tokoh setempat mengaku terkejut sebab Junaidi mendapat pengakuan dari sebagian Kades di Kecamatan Sepuluh yang menyatakan tidak pernah mengetahui dan terlibat atas pelaksanaan bantuan dari PHE WMO pada warga setempat.
“Dan kami mendapatkan info bersumber dari salah satu staf kecamatan sepulu, menyatakan bahwa memang benar ada bantuan dari PHE WMO setiap tahun, tapi leading sektornya pihak kecamatan, jadi mau diberikan kepada siapapun apa kata pihak kecamatan, mau diberikan kepada kerabat dan tetangga saya tidak apa-apa. Begitulah kata inisial YF,” ujar Junaidi menyampaikan keterangannya.
Sehingga dirinya sebagai Ketua Bidik mengaku langsung gercep (gerak cepat) menghubungi pihak PHE WMO dengam tujuan agar jelas duduk permasalahannya, tapi jawaban pihak PHE WMO penuh dengan kejanggalan, pertama memang bantuan dari PHE WMO langsung diberikan pada kecamatan untuk direalisasikan kepada masyarakat sepuluh tanpa melibatkan kepala desa.
Kedua menurut Junaidi ada dua bantuan yang pertama melalui kecamatan sebagai leading sektornya dan kepala desa. Akan tetapi para kades menyatakan tidak pernah tahu kalau ada bantuan dari PHE WMO baik CSR ataupun jenis bantuan lainnya.
Senada dengan Junaidi salah satu tokoh di Kecamatan Sepuluh Choliq Noor yang pernah aktif di BGP Petrochina dia menyampaikan sebagai personal yang pernah bergelut di oil and gas industries, management coorporate communication PHE WMO menurut Choliq sudah tidak lagi merancang good framework company untuk membangun communicare kepada masyarakat terdampak langsung, azas CSRnya menurut Choliq semakin amburadul karena memaksakan Charity sebagai pola implementasi yang tidak transparan. Tidak terkecuali, kegiatan program CSR pun perlu dilakukan monitoring sebagai bahan evaluasi.
Serta yang terakhir kata Choliq jika ditengarai merugikan keuangan negara oleh oknum terkait dalam pelaksanaan program CSR PHE WMO selama mengeruk natural resource di wilayah Bangkalan maka wajib diaudit.
“Pertanyaannya siapakah yang bermain dengan program-program PHE WMO ini? Pihak Kecamatan Sepuluh atau staf dari PHE WMO, atau memang pihak PHE WMO yang kurang peduli pada masyarakat terdampak,” kata Choliq bernada tanya. (Anam)
