Lamongan, Media Pojok Nasional –
Pola penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) 2024 di SMPN 1 Kedungpring memunculkan tanda tanya besar. Dari total 634 siswa penerima PIP dengan nilai anggaran Rp409.500.000, tercatat 95 siswa masuk kategori penerima relaksasi, jumlah yang dinilai jauh di atas pola umum sekolah lain di Lamongan.
Relaksasi PIP sendiri merupakan mekanisme darurat untuk siswa yang sebenarnya layak menerima bantuan, namun terlambat atau terkendala administrasi, misalnya NISN tidak sinkron, data identitas bermasalah, hingga verifikasi ekonomi yang belum rampung. Dalam praktik normal, relaksasi hanya terjadi dalam jumlah kecil karena sifatnya penyelamatan, bukan jalur rutin.
Namun, data 2024 menunjukkan anomali mencolok di SMPN 1 Kedungpring, Pemberian Relaksasi: 95 siswa, Total Dana Relaksasi: Rp69.000.000.
Angka ini terpaut sangat jauh dibanding mayoritas sekolah lain yang hanya mencatat 1–14 penerima relaksasi.
Pakar pendidikan daerah menilai lonjakan hingga 95 siswa hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya ketidakberesan pengelolaan administrasi internal. Relaksasi yang seharusnya menjadi solusi khusus justru terlihat seperti “jalur alternatif” yang dimanfaatkan secara masif.
“Relaksasi sebanyak itu mengindikasikan dua kemungkinan: administrasi sekolah sangat buruk, atau ada pihak yang memanfaatkan celah relaksasi untuk mengatur alur penerima,” ujar salah satu analis kebijakan pendidikan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketika dikonfirmasi mengenai alasan tingginya angka keterlambatan administrasi hingga mencapai 95 siswa, angka yang secara logika hampir mustahil di lembaga pendidikan berdisiplin formal, Kepala SMPN 1 Kedungpring, Tardi, memilih bungkam. Pesan dan panggilan yang dilayangkan tidak memperoleh jawaban. (hambaAllah).
