Surabaya – Pimpinan Media Pojok Nasional (MPN) melakukan kunjungan resmi ke kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur pada Kamis (24/10/2024). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara media dan lembaga pemerintah dalam mengawasi tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan sektor kepegawaian dan pengelolaan anggaran.
Delegasi MPN yang dipimpin oleh sejumlah wartawan senior dan pimpinan redaksi disambut hangat oleh Kepala Bagian Siber Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bapak Soni Hendra D. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, mencerminkan niat baik kedua belah pihak untuk Memperkuat sinergi pengawasan melalui kolaborasi antara media dan lembaga pengawasan pemerintah.
Pertemuan dimulai sekitar pukul 12.00 dengan Kabag Siber Sapu bersih Pungli Bapak Soni Hendra D. selaku tuan rumah.
Dalam berbagai hal, Soni Hendra D, menekankan pentingnya peran Inspektorat dalam menjaga integritas dan transparansi di sektor kepegawaian dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ia juga menegaskan bahwa Saber Pungli berperan penting dalam mencegah dan anggota praktik-praktik pungutan pembohong yang dapat merusak negara.
Pernyataan tersebut disambut baik oleh pimpinan delegasi Media Pojok Nasional. Mereka menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dan siap mendukung upaya pemerintah daerah dalam anggota pungutan pembohong serta memastikan transparansi pengelolaan anggaran.
“Kami di Media Pojok Nasional sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Jawa Timur dalam menjaga tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari masa media, tugas kami adalah memberikan informasi yang akurat kepada publik dan membantu mengawasi pemerintahan agar selalu berada di jalur yang benar ,” ujar pimpinan media pojok nasional.
Topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penguatan fungsi pengawasan, khususnya di sektor kepegawaian dan pengelolaan anggaran. Pimpinan media pojok nasional (MPN) menekankan bahwa sektor-sektor ini sering kali menjadi sorotan publik karena rawan terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, sinergi antara media dan lembaga pengawasan sangat diperlukan.
Soni Hendra D. menjelaskan bahwa kegagalan telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pengawasan, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan kepegawaian. “Kami telah membangun sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan kami untuk menghubungkan aktivitas kepegawaian secara lebih efisien. Dengan adanya sistem ini, potensi penyimpangan dapat dideteksi lebih cepat,” ujarnya.
Di sektor anggaran, Soni Hendra D, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah menjadi salah satu prioritas utama Inspektorat Jawa Timur. Sabre Pungli terus berusaha memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik tidak disalahgunakan. “Anggaran pemerintah adalah amanah publik, dan kami memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai dengan apa yang diperlukan,” ungkapnya.
Pimpinan MPN pun mengapresiasi langkah-langkah tersebut dan menegaskan bahwa peran media dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan harus terus diperkuat. “Media adalah penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kami bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan membantu mengawasi agar anggaran dan kebijakan publik benar-benar sampai kepada masyarakat dengan tepat,” jelas salah satu pimpinan media pojok nasional (MPN).
Kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama lintas lembaga, khususnya antara media dan lembaga pengawasan pemerintah. Kedua pihak sepakat bahwa sinergi antara media dan lembaga pemerintah merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.
Soni Hendra D. menyampaikan sangat setuju dan terbuka terhadap kerja sama dengan media dalam mengawasi pemerintahan, terutama dalam hal pemberantasan pungutan pembohong dan pengelolaan anggaran yang bersih. “Kami menyambut kehadiran baik media, termasuk Media Pojok Nasional, sebagai mitra strategis dalam memperkuat pengawasan. Informasi yang disampaikan oleh media kepada publik sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tata kelola yang baik,” katanya.
Pimpinan media pojok nasional (MPN), juga menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya Inspektorat Jawa Timur dalam menjalankan fungsi. “Kami siap bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat fungsi pengawasan. Media harus menjadi mitra pemerintah dalam memastikan bahwa semua program dan kebijakan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ungkap pimpinan media pojok nasional.
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari dua jam ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam hal pengawasan. Kedua pihak sepakat bahwa media dan pemerintah harus berjalan beriringan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi antara Media Pojok Nasional dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat menjadi contoh bagi kerja sama antara media dan lembaga pengawas di seluruh Indonesia.
Di akhir pertemuan, Soni Hendra D. dan pimpinan media pojok nasional (MPN) menegaskan bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Inspektorat Jawa Timur dalam memperkuat pengawasan kepegawaian dan anggaran akan terus didukung oleh media. Dengan adanya dukungan dari media, diharapkan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam kerja sama antara media dan pemerintah di Provinsi Jawa Timur. Sinergi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik-praktik pungutan liar dan penyimpangan anggaran, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terfokus pada pelayanan publik.
Kunjungan Media Pojok Nasional ke Inspektorat Provinsi Jawa Timur juga membuka peluang bagi lebih banyak kolaborasi di masa mendatang, dengan tujuan akhir terciptanya pemerintahan yang bebas dari korupsi dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(Read)
