Jombang, Media Pojok Nasional –
Klarifikasi yang disampaikan Kepala SMP Negeri 2 Jombang, Etik Nuroidah, terkait pemberitaan peredaran buku panduan Ramadhan di lingkungan sekolah, menghadirkan perspektif baru sekaligus membuka ruang telaah lebih lanjut dalam kerangka tata kelola pendidikan berbasis regulasi.
Dalam pernyataannya, pihak sekolah menegaskan tidak terdapat pembebanan biaya kepada siswa serta menyampaikan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru, yakni Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, yang disebut menggantikan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022.
Namun demikian, dalam perspektif keilmuan administrasi publik dan pengelolaan keuangan negara, terdapat sejumlah aspek normatif yang tetap memerlukan penegasan lebih lanjut guna memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip akuntabilitas.
Pertama, terkait pernyataan “tidak membebani siswa”, secara regulatif hal tersebut belum serta-merta menutup kebutuhan klarifikasi apabila di lapangan terdapat peredaran barang dengan nilai tertentu di lingkungan sekolah. Dalam tata kelola pendidikan, setiap bentuk distribusi barang, baik bersifat opsional, kerja sama pihak ketiga, maupun bagian dari program sekolah, memerlukan kejelasan status agar tidak menimbulkan tafsir sebagai pungutan terselubung.
Kedua, pergeseran regulasi dari tahun 2022 ke 2026 pada dasarnya tidak mengubah prinsip fundamental pengelolaan dana publik. Asas transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta larangan duplikasi pembiayaan tetap menjadi pilar utama. Dengan demikian, setiap kegiatan, termasuk yang bersifat insidental seperti program Ramadhan, tetap harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) serta dapat ditelusuri jejak pembiayaannya.
Ketiga, pernyataan bahwa laporan pertanggungjawaban (SPJ) dana BOS belum tersusun pada saat dilakukan kunjungan sebelumnya justru menjadi titik krusial dalam analisis tata kelola. Dalam sistem keuangan negara, ketepatan waktu pelaporan merupakan bagian integral dari kepatuhan administratif. Penyusunan laporan setelah adanya arahan atau pemeriksaan tetap diperkenankan, namun secara normatif tidak menghapus pentingnya kesesuaian prosedur sejak tahap awal.
Keempat, kesiapan untuk melakukan revisi apabila ditemukan ketidaksesuaian menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam sistem pengendalian internal. Dalam praktik audit sektor publik, kondisi tersebut sering dipahami sebagai indikasi perlunya penguatan pada tahap perencanaan dan implementasi agar tidak bergantung pada koreksi pasca-fakta.
Hingga saat ini, belum terdapat penjelasan rinci yang memuat posisi kegiatan buku panduan Ramadhan dalam struktur program sekolah, termasuk mekanisme pengadaan, distribusi, serta keterkaitannya dengan perencanaan anggaran resmi.
Situasi ini menegaskan bahwa dalam tata kelola pendidikan modern, klarifikasi tidak hanya berhenti pada pernyataan normatif, melainkan perlu didukung oleh konsistensi dokumen, keterbukaan informasi, serta kesiapan untuk diuji secara administratif dan audit.
Dengan demikian, ruang klarifikasi lanjutan tetap terbuka sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip regulasi yang berlaku. (hambaAllah).
