Kabupaten Kediri, Media Pojok Nasional –
Dalam tata kelola pendidikan publik, krisis reputasi kerap tidak lahir dari pelanggaran terbukti, melainkan dari kegagalan komunikasi institusional. Situasi inilah yang kini membayangi UPTD SMP Negeri 1 Ringinrejo, setelah Humas sekolah, Eny Imroatul Khasanah, tidak memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi resmi media terkait realisasi Dana BOS Tahap 2 Tahun 2025.
Diamnya Humas menempatkan institusi dalam posisi rentan. Dalam perspektif ilmu komunikasi publik, bungkam bukanlah sikap netral, melainkan tindakan pasif-aktif yang menciptakan kekosongan informasi. Kekosongan ini, secara alamiah, akan diisi oleh tafsir publik yang bertumpu pada data resmi negara.
Akibatnya, Kepala Sekolah Ririn Kasiani berdiri sendirian di hadapan ruang persepsi publik—bukan karena pernyataan keliru, melainkan karena ketiadaan benteng komunikasi yang seharusnya dijalankan oleh fungsi Humas.
Berdasarkan sistem resmi pemerintah, SMPN 1 Ringinrejo tercatat menerima:
- Dana BOS Tahap 2 Tahun 2025: Rp 358.600.000
- Jumlah siswa: 652
- Tanggal pencairan: 8 Agustus 2025
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan: 33
- Guru honorer: 11 orang
- Rasio guru–murid: 1 : 18
- Kepala Sekolah: Ririn Kasiani
Seluruh angka tersebut merupakan data negara yang sah, bukan opini, dan secara hukum dapat dikutip, dianalisis, serta diberitakan sesuai prinsip jurnalistik dan keterbukaan informasi publik.
Honorarium Rp 71,4 Juta: Pos Legal, Risiko Tinggi, Minim Penjelasan dan ini Salah satu pos yang menyedot perhatian, pembayaran honorarium sebesar Rp 71.400.000.
Dalam metodologi audit keuangan publik, honorarium diklasifikasikan sebagai high-risk expenditure, karena:
- Bergantung pada jam kerja riil
- Harus berbasis SK dan beban mengajar
- Berisiko tumpang tindih dengan sumber pendanaan lain
Hingga berita ini disusun, tidak ada penjelasan terbuka dari Humas mengenai:
- Mekanisme penetapan honor
- Dasar perhitungan jam kerja
- Sistem pengendalian untuk mencegah pembiayaan ganda
Kondisi ini tidak serta-merta membuktikan pelanggaran. Namun secara tata kelola, ketiadaan klarifikasi membuka ruang dugaan penyimpangan berbasis risiko, bukan tuduhan, melainkan indikasi audit yang wajar diuji.
Administrasi dan Zona Abu-Abu Akuntabilitas Pos administrasi kegiatan sekolah tercatat menyerap Rp 65.965.847.
Dalam praktik audit publik, belanja administrasi tanpa pemaparan rinci terkait:
- Vendor
- Spesifikasi barang/jasa
- Harga pembanding pasar
akan masuk dalam grey expenditure zone. Di titik inilah fungsi Humas seharusnya bekerja: memberi narasi penjelas sebelum asumsi berkembang. Namun kembali, ruang itu dibiarkan kosong.
Beberapa pos lain, seperti:
- Pengembangan perpustakaan: Rp 75.247.800
- Kegiatan pembelajaran & ekstrakurikuler: Rp 54.735.135
- Asesmen/evaluasi pembelajaran: Rp 40.779.800
secara normatif dibolehkan dalam regulasi BOS.
Namun dalam paradigma good governance, legalitas tanpa komunikasi akan selalu kalah oleh persepsi. Akuntabilitas tidak cukup tertulis di laporan, ia harus dijelaskan ke publik.
Bungkamnya Humas dan Risiko Kepemimpinan didepan mata karena secara prinsip, tugas Humas meliputi:
- Menyampaikan informasi publik
- Menjawab konfirmasi media
- Meluruskan isu
- Melindungi reputasi pimpinan dan lembaga
Ketika fungsi ini tidak dijalankan, yang terpapar pertama kali adalah kepala sekolah. Dalam konteks ini, wajar jika publik menilai bahwa bungkamnya Humas berpotensi menggagalkan konduktivitas lembaga dan layak dievaluasi secara internal, karena menimbulkan risiko reputasi yang tidak perlu.
Media, Hukum, dan Hak Publik tertuang dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan:
- Pers berhak mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi benar
- Asas praduga tak bersalah wajib dihormati
Ketika data resmi tersedia, konfirmasi telah diajukan, dan tidak dijawab, maka analisis berbasis data sah secara etik dan hukum. Kekosongan klarifikasi bukan kesalahan media, melainkan konsekuensi dari gagalnya fungsi komunikasi.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara, media ini akan mengulas secara rinci realisasi Dana BOS SMP Negeri 1 Ringinrejo menggunakan pendekatan keilmuan audit tingkat tinggi, berbasis dokumen, struktur belanja, serta kesesuaian regulasi.
Hasil telaah tersebut akan disajikan secara objektif, proporsional, dan bertanggung jawab, serta disampaikan kepada publik dalam pemberitaan selanjutnya. (hambaAllah).
