Bangkalan, Media Pojok Nasional — Peristiwa tiga demonstran alami perawatan medis memicu perhatian Nurul Rahman Sekretaris Indonesian Institute For Indonesian Studies (IIFES).
Dia menyayangkan Polres Bangkalan atas kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap massa aksi demo dari para kader HMI Cabang Bangkalan pada (30/04) kemaren.
Tindakan yang dinilai represif dari aparat kepolisian mendapatkan atensi dari aktivis lingkungan hidup, pasalnya aparat kepolisian resot Bangkalan dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kurang komunikatif terhadap anggotanya sehinga melakukan tindakan premanisme dalam menghadapi massa aksi dari kalangan mahasiswa.
“Perlu diketahui dalam menyampaikan aspirasi di depan Kantor Polres Bangkalan oleh adik-adik mahasiswa ini merupakan puncak kemarahan masyarakat dan pemuda Kabupaten Bangkalan atas peristiwa pencurian dan perampokan yang merajalela, mulai dari perkotaan sampai pedalaman desa di Kabupaten Bangkalan,” terang Nurul.
Dalam pengakuannya Nurul Rahman sebagai pegiat lingkungan hidup menilai fenomena yang terjadi memperlihatkan mindset atau pola pikir kepolisian sangat jauh dari kata melayani, melindungi serta mengayomi seakan mereka menghianati tugas dan fungsi utama dari kepolisian repuplik Indonesia (POLRI) yaitu memelihara keaman dan ketertiban serta menyesaikan perselisihan, Justru malah mereka yang memberi persolan dan perselihan sehingga memakan korban luka-luka terhadap mahasiswa.
Berbagai video di media sosial kata Nurul memperlihatkan aparat kepolisian memperlakukan massa aksi mahasiswa dengan genjotan dan kekuatan otot mengunakan perisai untuk mendorong dan memojokan para demonstran sehingga mereka kewalahan.
“Bukankah di negara demokrasi ini menyampaikan aspirasi di depan publik dilindungi oleh undang-undang dan kita sebagai pemuda harus paham hal tersebut karena itu buah dari kemerdekaan, wajarlah kalau yang dulu dilarang dan dipersekusi oleh pemerintah, kalau sekarang tidak demikian apa lagi kita sebagai pemuda sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan, harus memiliki utang besar kepada negara ini untuk menjadi pemuda yang selalu hadir didepan untuk memperjuangkan ummat dan bangsa sehingga masyarakat merasakan aman dan tentran dalam menjalani kehdupan sehari-hari bahkan bisa mencari nafkah serta memenuhi tuntutan negara seperti bayar pajak dan seterusnya,” kata Nurul mengungkapkan.
Dari semua fenomena yang memakan tiga korban mahsiswa itu Nurul menyatakan sangat menyayangkan tindakan anarkisme dan arogansi oleh anggota Polres Kabupaten Bangkalan yang dinilainya sangat memalukan institusi, kecenderungan untuk membela anggotanya dengan dalih pengamanan situasi atau Standar Oprasional Prosedur (SOP).
“Itu hanya alibi untuk pembenaran dan nampaknya kekerasan oleh oknum polisi dianggap hal yang lumrah dan wajar oleh institusi meskipun itu tentu tidak bisa dibenarkan. Fakta yang terjadi kekerasan oleh polisi terekam jelas, namun pertanggungjawaban terhadap Polri sepertinya tidak ada, oleh karena itu kami harap Hendro Kapolres Kabupaten Bangkalan untuk meminta maaf secara terbuka pada adik-adik yang memperjuangkan nasib rakyat lewat HMI Cabang Bangkalan dan jangan sampai prilaku jelek dari pihak kepolisian itu terulang Kembali. Hargai dan ayomi karena sejatinya merekalah yang memberikan gaji kalian sebagai pejabat negara khususnya Polisi Republik Indonesia,” ujar Nurul menutup penyampaiannya. (Anam)
