Bangkalan, Media Pojok Nasional – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan menggelar audiensi dengan jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bangkalan pada Selasa, 7 Oktober 2025, guna membahas sejumlah kasus kekerasan, kekerasan seksual, dan pengeroyokan yang hingga kini belum tuntas. Dalam pertemuan tersebut, HMI menyoroti lambannya proses hukum yang dinilai menimbulkan kekecewaan dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Audiensi yang berlangsung di ruang pertemuan Polres Bangkalan itu dihadiri langsung oleh Kapolres Bangkalan beserta jajaran, termasuk Kasatreskrim, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Humas Polres. Dari pihak HMI, hadir Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan, Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, Ketua Kohati, dan sejumlah pengurus cabang lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, HMI menyampaikan keprihatinan mendalam atas berlarut-larutnya penanganan beberapa kasus besar di Kabupaten Bangkalan. Di antaranya, kasus pemerkosaan dua anak di Kecamatan Sepulu yang melibatkan delapan pelaku namun belum seluruhnya ditangkap, kasus dugaan pelecehan seksual di Kecamatan Blega yang telah dilaporkan sembilan bulan lalu tanpa kejelasan hukum, serta kasus pengeroyokan terhadap seorang siswa SMP di Bangkalan di mana salah satu pelaku dikabarkan melarikan diri ke Malaysia.
Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Bangkalan menilai bahwa kondisi ini menunjukkan lemahnya ketegasan aparat penegak hukum.
“Kami menilai banyak kasus yang terhenti di tengah jalan. Padahal hukum seharusnya hadir untuk menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat, bukan menunggu tekanan publik terlebih dahulu. Kepolisian harus bertindak cepat dan tegas, apalagi jika menyangkut anak-anak dan nyawa manusia,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kapolres Bangkalan menyatakan bahwa seluruh proses hukum masih terus berjalan. Melalui Kasatreskrim, pihaknya menjelaskan bahwa penyidik tengah mendalami sejumlah kasus dengan mengumpulkan alat bukti tambahan dan menunggu hasil visum. Polres juga telah berkoordinasi dengan kepala desa untuk menangkap pelaku yang masih buron.
Dalam kasus pengeroyokan siswa SMP, Polres menyebut telah menjalin komunikasi dengan pihak Imigrasi guna melacak keberadaan salah satu tersangka di luar negeri, sementara satu tersangka lainnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.
Sedangkan dalam kasus dugaan pelecehan di Blega, Polres menjelaskan bahwa hasil tes forensik memang menunjukkan adanya luka, namun keterangan korban yang berubah-ubah membuat proses penyidikan berjalan lebih lambat.
Meski begitu, bagi HMI, komitmen semata tidaklah cukup. Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan menegaskan bahwa Polres Bangkalan tidak boleh terus berlindung di balik alasan prosedural.
“Sudah terlalu lama masyarakat menunggu. Ketegasan dan kecepatan aparat adalah ukuran integritas penegakan hukum. Jika kasus-kasus seperti ini terus berlarut, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin tergerus,” ujarnya.
HMI juga menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya persoalan prosedur, tetapi juga tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Keterlambatan dalam memproses laporan korban dianggap sebagai bentuk abai terhadap penderitaan dan trauma yang mereka alami, terutama bagi anak-anak korban kekerasan.
Selain menuntut percepatan proses hukum, HMI juga mendesak Polres Bangkalan agar lebih transparan kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu sejauh mana perkembangan kasus yang telah dilaporkan. Transparansi adalah bentuk tanggung jawab moral dan profesionalisme kepolisian. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” tambah Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI.
HMI Cabang Bangkalan menegaskan akan terus mengawal dan mengadvokasi seluruh kasus hingga tuntas. Mereka juga membuka opsi koordinasi dengan tokoh ulama, DPRD Bangkalan, serta Dinas KBP3A jika Polres tidak menunjukkan progres konkret dalam waktu dekat.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus bersuara dan mengawal agar keadilan benar-benar ditegakkan. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal kemanusiaan,” tegas Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan.
Kasus-kasus kekerasan yang marak di Bangkalan dianggap menjadi cermin lemahnya sistem perlindungan hukum di daerah. HMI berharap audiensi ini dapat menjadi titik balik bagi Polres Bangkalan untuk memperkuat komitmen penegakan hukum yang adil dan transparan. Sebab, keadilan bagi korban bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan amanah moral dan konstitusional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum.
(Anam)
