Sidoarjo, Media Pojok Nasional –
Sudah masuk tahun ke 2, dimana pengelolaan anggaran BPOPP Dindik Jatim diserahkan kepada Kacabdin dan berpotensi adanya dugaan ” pemotongan ” dana BPOPP yang turun ke Sekolah sebesar 10 – 12% dan akam diungkap MAKI Jatim dalam giat FGD secepatnya.
Dalam penetapan PAPBD Pemprov Jatim bersama DPRD Jawa Timur, ditemukan fakta adanya kenaikan anggaran PAPBD 1 alokasi untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur sebesar 620 Milyard.
Dari usulan sebesar 8,8 triliun lebih, akhirnya disepakati penambahan anggaran sebesar 620 Milyard,menjadi 9,5 Triliun lebih yang dikelola Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Tambahan anggaran sebesar 620 Milyard difungsikan untuk mengcover kebutuhan BPOPP yang awalnya 9 bulan,sekarang Pemprov Jatim mengalokasikan bantuan dana BPOPP menjadi 12 bulan penuh.
Polemik pasca penetapan anggaran PAPBD 1 Pemprov Jatim untuk menaikkan couverage dana BPOPP dari 9 bulan menjadi 12 Bulan tentu saja menjadi ikhtiar Mulia Pemprov Jatim bersama DPRD tingkat 1 Jatim dalam pembangunan Dunia Pendidikan Jawa Timur.
Tetapi akan menjadi kontradiktif ketika coverage dana BPOPP selama 12 bulan itu ternyata diwarnai dengan dugaan potensi perilaku yang sifatnya koruptif.
Permasalahan yang utama adalah pengelolaan dana BPOPP tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kacabdin ( Kepala Cabang Dinas Pendidikan ) Kota dan Kabupaten Jawa Timur dan bukan dikelola langsung oleh pihak Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB.
” Sudah sewajarnya MAKI Jatim agak sedikit khawatir, karena banyak laporan masuk ke kantor MAKI Jatim dari Kepala Sekolah,bahwa pengajuan anggaran BPOPP ke Kacabdin, akhirnya disikapi dengan Cabdin “MEMBELIKAN” apa yang menjadi NEED dari pihak sekolah,” ungkap Heru MAKI.
”Memang tidak terjadi di semua wilayah, tetapi temuan tersebut sudah pernah kami sampaikan langsung kepada Bapak Aries Paewai sebagai Kadindik Jatim dan lewat WA, saya mohon Kadindik Jatim untuk mengevaluasi LPJ dari dana BPOPP serta meminta Kadindik Jatim untuk mengeluarkan kebijakan pengelolaan dana BPOPP kembali ke pihak Kepala Sekolah secara langsung,” jelas Heru MAKI.
Berkaitan dengan adanya masukan dan informasi dari MAKI Jatim, Dr. Beny memberikan apresiasi khusus, dan menyampaikan kata sepakat, dalam hal mengembalikan pengelolaan dana BPOPP kepada pihak sekolah.
” Pada saat pengusulan dan pengesahan, memang tidak tersampaikan secara teknis, bahwa dana BPOPP selama ini dikelola oleh pihak Kacabdin, saya baru ngeh ketika Mas Heru MAKI, sahabat saya menerangkan seperti itu, dan tegas saya sampaikan, saya sepakat apabila pengelolaan dana BPOPP dikembalikan ke pihak Sekolah saja karena mereka lebih mengerti dan paham akan kebutuhan sekolah yang bisa dibiayai dari anggaran BPOPP tersebut,” jelas Dr. Beny.
Dalam wawancara via sambungan telepon, Dr. Benyamin Komisi E DPRD Jatim menyampaikan bahwa terlebih dahulu masyarakat harus memberikan apresiasi dan penghargaan berkenaan dengan pengesahan anggaran PAPBD 1 Pemprov Jatim untuk Dinas Pendidikan Jawa Timur naik sebesar 620 Milyard
Berkaitan dengan adanya masukan dan informasi dari MAKI Jatim, Dr. Beny memberikan apresiasi khusus,dan menyampaikan kata sepakat, dalam hal mengembalikan pengelolaan dana BPOPP kepada pihak sekolah.
” Saya siap untuk buka-bukaan semua rekam jejak digital proses e-catalogue dari Cabdin Kota dan Kabupaten se-Jatim yang sarat dengan dugaan monopoli berujung cash back ( baca: gratifikasi ) serta di beberapa item, berpotensi menabrak regulasi diatasnya,” jelas Heru MAKI.
Bapak Kunjung Wahyudi, Ketua Komnasdik Jatim sekaligus Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah Provinsi Jawa Timur, dihubungi terpisah MAKI Jatim via sambungan telepon juga memberikan penegasan lanjutan.
Dalam kurum waktu terdekat, MAKI Jatim bersama Komnasdik Jatim sepakat akan menggelar Forum Group Discussion ( FGD ) khusus untuk memblejeti dan membuka dengan detail bagaimana Cabdin dalam mengelola anggarannya via e catalogue dengan metode pemil
